Saat 'Cuti Bersama' Digaungkan Hakim demi Naik Gaji yang 12 Tahun Tak Berubah - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Saat 'Cuti Bersama' Digaungkan Hakim demi Naik Gaji yang 12 Tahun Tak Berubah Sep 28th 2024, 07:46, by Wisnu Prasetiyo, kumparanNEWS Ilustrasi meja pengadilan. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) memprotes soal gaji dan tunjangan yang tidak berubah selama 12 tahun. Hakim se-Indonesia akan mengajukan cuti bersama. "Selama bertahun-tahun, kesejahteraan hakim belum menjadi prioritas pemerintah, padahal hakim merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan di negara ini," demikian keterangan pers yang disampaikan SHI kepada wartawan, dikutip Sabtu (28/9). Menurut SHI, ketentuan mengenai gaji dan tunjangan jabatan hakim dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 (PP 94/2012) hingga saat ini belum pernah mengalami penyesuaian meskipun inflasi terus berjalan setiap tahunnya. "Hal ini membuat gaji dan tunjangan yang ditetapkan 12 tahun lalu menjadi sangat berbeda nilainya dibandingkan dengan kondisi saat ini," ucapnya. Menurut SHI, tanpa kesejahteraan yang memadai, hakim bisa saja rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 23P/HUM/2018 yang secara tegas mengamanatkan perlunya peninjauan ulang pengaturan penggajian hakim. "Dengan demikian, pengaturan penggajian hakim yang diatur dalam PP 94/2012 saat ini sudah tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, revisi terhadap PP 94/2012 untuk menyesuaikan penghasilan hakim menjadi sangat penting dan mendesak," katanya. Adapun cuti bersama ini akan dilakukan pada 7 hingga 11 Oktober 2024 "Sebagian dari kami juga akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan dan independensi hakim yang telah terabaikan selama bertahun-tahun," sambungnya. Akan Audiensi Para hakim yang berangkat ke Jakarta ini akan melakukan audiensi, aksi protes, dan silaturahmi dengan lembaga terkait serta tokoh nasional yang peduli terhadap isu peradilan, sebagai upaya memperjuangkan perubahan nyata bagi profesi hakim dan sistem hukum Indonesia. SHI dalam keterangannya, membeberkan fakta bahwa gaji dan tunjangan hakim tidak memadai sebab tidak mengalami perubahan selama 12 tahun padahal inflasi terus meningkat; kemudian tunjangan kinerja yang hilang sejak 2012; tunjangan kemahalan tidak merata; beban kerja dan jumlah hakim yang tidak proporsional; hingga soal kesehatan mental dan kesejahteraan hakim. Berikut tuntutan hakim se-Indonesia: Menuntut Presiden Republik Indonesia segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim. Mendesak Pemerintah untuk Menyusun Peraturan Perlindungan Jaminan Keamanan bagi Hakim, mengingat banyaknya insiden kekerasan yang menimpa hakim di berbagai wilayah pengadilan. Jaminan keamanan ini penting untuk memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau ancaman. Mendukung Mahkamah Agung RI dan PP IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) untuk berperan aktif dalam mendorong revisi PP 94/2012, dan memastikan bahwa suara seluruh hakim di Indonesia didengar dan diperjuangkan. Mengajak seluruh hakim di Indonesia untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraan hakim secara bersama melalui aksi cuti bersama pada tanggal 7-11 Oktober 2024, sebagai bentuk protes damai dan menunjukkan kepada pemerintah bahwa kesejahteraan hakim adalah isu yang sangat mendesak. Mendorong PP IKAHI untuk memperjuangkan RUU Jabatan Hakim agar kembali dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan segera disahkan, sehingga pengaturan kesejahteraan hakim dapat diatur dalam kerangka hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Gaji Hakim Lantas berapa besaran gaji dan tunjangan hakim? Gaji Pokok Gaji pokok diberikan sesuai golongan karier dan masa kerjanya. Berikut rinciannya: - Masa kerja 0-1 tahun IIIa Rp 2.064.100 IIIb Rp 2.151.400 IIIc Rp 2.242.400 IIId Rp 2.337.300 IVa Rp 2.436.100 IVb Rp 2.539.200 IVc Rp 2.646.600 IVd 2.758.500 IVe 2.875.200 Ilustrasi palu sidang diketuk tanda putusan hakim dijatuhkan. Foto: Shutterstock - Masa kerja 2-3 tahun IIIa Rp 2.125.700 IIIb Rp 2.215.700 IIIc Rp 2.309.400 IIId Rp 2.407.100 IVa Rp 2.508.900 IVb Rp 2.615.000 IVc Rp 2.725.600 IVd Rp 2.840.900 IVe Rp 2.961.100 - Masa kerja 4-5 tahun IIIa Rp 2.189.200 IIIb Rp 2.281.800 IIIc Rp 2.378.300 IIId Rp 2.478.900 IVa Rp 2.583.800 IVb Rp 2.693.100 IVc Rp 2.807.000 IVd Rp 2.925.700 IVe Rp 3.049.500 - Masa kerja 6-7 tahun IIIa Rp 2.254.600 IIIb Rp 2.349.900 IIIc Rp 2.449.300 IIId Rp 2.552.900 IVa Rp 2.660.900 IVb Rp 2.773.500 IVc Rp 2.890.800 IVd Rp 3.013.100 IVe Rp 3.140.500 - Masa kerja 8-9 tahun IIIa Rp 2.347.100 IIIb Rp 2.420.100 IIIc Rp 2.522.500 IIId Rp 2.629.200 IVa Rp 2.740.400 IVb Rp 2.856.300 IVc Rp 2.977.100 IVd Rp 3.103.100 IVe Rp 3.234.300 - Masa Kerja 10-11 tahun IIIa Rp 2.450.100 IIIb Rp 2.523.600 IIIc Rp 2.599.300 IIId Rp 2.707.700 IVa Rp 2.822.200 IVb Rp 2.941.600 IVc Rp 3.066.000 IVd Rp 3.195.700 IVe Rp 3.330.900 - Masa kerja 12-13 tahun IIIa Rp 2.557.600 IIIb Rp 2.634.300 IIIc Rp 2.713.400 IIId Rp 2.794.800 IVa Rp 2.906.500 IVb Rp 3.029.400 IVc Rp 3.157.600 IVd Rp 3.291.100 IVe Rp 3.430.300 - Masa kerja 14-15 tahun IIIa Rp 2.669.800 IIIb Rp 2.749.900 IIIc Rp 2.832.400 IIId Rp 2.917.400 IVa Rp 3.004.900 IVb Rp 3.119.900 IVc Rp 3.251.800 IVd Rp 3.389.400 IVe Rp 3.532.800 - Masa kerja 16-17 tahun IIIa Rp 2.787.000 IIIb Rp 2.870.600 IIIc Rp 2.956.700 IIId Rp 3.045.400 IVa Rp 3.136.800 IVb Rp 3.230.900 IVc Rp 3.348.900 IVd Rp 3.490.600 IVe Rp 3.638.200 - Masa kerja 18-19 tahun IIIa Rp 2.909.300 IIIb Rp 2.996.600 IIIc Rp 3.086.500 IIId Rp 3.179.100 IVa Rp 3.274.500 IVb Rp 3.372.700 IVc Rp 3.473.900 IVd Rp 3.594.800 IVe Rp 3.746.900 - Masa kerja 20-21 tahun IIIa Rp 3.037.000 IIIb Rp 3.128.100 IIIc Rp 3.221.900 IIId Rp 3.318.600 IVa Rp 3.418.200 IVb Rp 3.520.700 IVc Rp 3.626.300 IVd Rp 3.735.100 IVe Rp 3.858.700 - Masa kerja 22-23 tahun IIIa Rp 3.170.300 IIIb Rp 3.265.400 IIIc Rp 3.363.300 IIId Rp 3.464.200 IVa Rp 3.568.200 IVb Rp 3.675.200 IVc Rp 3.785.500 IVd Rp 3.899.000 IVe Rp 4.016.000 - Masa kerja 24-25 tahun IIIa Rp 3.309.400 IIIb Rp 3.408.700 IIIc Rp 3.510.900 IIId Rp 3.616.300 IVa Rp 3.724.800 IVb Rp 3.836.500 IVc Rp 3.951.600 IVd Rp 4.070.100 IVe Rp 4.192.200 - Masa kerja 26-27 tahun IIIa Rp 3.454.600 IIIb Rp 3.558.300 IIIc Rp 3.665.000 IIId Rp 3.775.000 IVa Rp 3.888.200 IVb Rp 4.004.900 IVc Rp 4.125.000 IVd Rp 4.248.800 IVe Rp 4.376.200 - Masa kerja 28-29 tahun IIIa Rp 3.606.200 IIIb Rp 3.714.400 IIIc Rp 3.825.900 IIId Rp 3.940.600 IVa Rp 4.058.800 IVb Rp 4.180.600 IVc Rp 4.306.000 IVd Rp 4.435.200 IVe Rp 4.568.300 - Masa kerja 30-31 tahun IIIa Rp 3.764.500 IIIb Rp 3.877.400 IIIc Rp 3.993.800 IIId Rp 4.113.600 IVa Rp 4.237.000 IVb Rp 4.364.100 IVc Rp 4.495.000 IVd Rp 4.629.900 IVe Rp 4.768.700 - Masa kerja 32 tahun IIIa Rp 3.929.700 IIIb Rp 4.047.600 IIIc Rp 4.169.000 IIId Rp 4.294.100 IVa Rp 4.422.900 IVb Rp 4.555.600 IVc Rp 4.692.300 IVd Rp 4.833.000 IVe Rp 4.978.000 Tunjangan Hakim Ilustrasi hakim. Foto: Phanphen Kaewwannarat/Shutterstock Tunjangan jabatan hakim ini diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karier, wilayah penempatan, dan kelas pengadilan. Berikut rinciannya: Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi, Dilmiltama, Dilmilti Ketua/Kepala Rp 40.200.000 Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 36.500.000 Hakim Utama/Mayjen/Laksda/Marsda TNI Rp 33.300.000 Hakim Utama Muda/Brigjen/Laksma/Marsma TNI Rp 31.100.000 Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 29.100.000 Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 27.200.000 Hakim Tingkat Pertama - Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator) Ketua/Kepala Rp 27.000.000 Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 24.500.000 Hakim Utama Rp 24.000.000 Hakim Utama Muda Rp 22.400.000 Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 21.000.000 Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 19.600.000 Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 18.300.000 Hakim Pratama Utama Rp 17.100.000 Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 16.000.000 Hakim Pratama Muda Rp 14.900.000 Hakim Pratama Rp 14.000.000 - Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI), Dilmil tipe A Ketua/Kepala Rp 23.400.000 Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 21.300.000 Hakim Utama Rp 20.300.000 Hakim Utama Muda Rp 19.000.000 Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 17.800.000 Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 16.600.000 Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 15.500.000 Hakim Pratama Utama Rp 14.500.000 Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 13.500.000 Hakim Pratama Muda Rp 12.700.000 Hakim Pratama Rp 11.800.000 - Pengadilan Kelas IB, Dilmil tipe B Ketua/Kepala Rp 20.200.000 Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 18.400.000 Hakim Utama Rp 17.200.000 Hakim Utama Muda Rp 16.100.000 Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 15.100.000 Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 14.100.000 Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 13.100.000 Hakim Pratama Utama Rp 12.300.000 Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 11.500.000 Hakim Pratama Muda Rp 10.700.000 Hakim Pratama Rp 10.030.000 - Pengadilan Kelas II Ketua/Kepala Rp 17.500.000 Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 15.900.000 Hakim Utama Rp 14.600.000 Hakim Utama Muda Rp 13.600.000 Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 12.800.000 Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 11.900.000 Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 11.100.000 Hakim Pratama Utama Rp 10.400.000 Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 9.700.000 Hakim Pratama Muda Rp 9.100.000 Hakim Pratama Rp 8.500.000 Tunjangan Kemahalan Zona 1 DKI Jakarta dan lokasi kerja lainnya yang tidak termasuk pada zona 2, zona 3, dan zona 3 khusus. Tidak mendapatkan tunjangan. Zona 2 Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Rp 1.350.000 Zona 3 Papua, Irian Jaya Barat, Maluku. Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, Tarakan, Nunukan Rp 2.400.000 Zona 3 Khusus Bumi Halmahera (Maluku), Wamena (Papua), Tahuna (Sulawesi Utara) Rp 10.000.000 Nasib Persidangan Bila nanti mereka cuti, bagaimana nasib persidangan? "Itu tentunya akan menyesuaikan dengan kondisi, karena bisa jadi ada memang sidang-sidang yang tidak dapat ditinggalkan. Seperti yang masa penahanannya mungkin sudah habis dan lain sebagainya," kata Juru Bicara SHI, Aulia Ali Reza, saat dihubungi, Jumat (27/9). "Sifatnya kan sebenarnya imbauan aja kan, kalau memang mempergunakan kita pergunakan untuk menggunakan hak cuti," jelas dia. Aulia belum bisa membeberkan jumlah hakim yang akan ikut serta dalam gerakan ini. Namun, dia menyebut akan ada hakim dari peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan negeri, hingga peradilan agama.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.