terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
Dec 12th 2024, 17:22, by Ema Fitriyani, kumparanBISNIS
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan uji coba perjalanan kereta langsung tanpa transit dari Stasiun Gambir, Jakarta, menuju Stasiun Semarang Tawang. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan, kereta direct atau tanpa transit ini hanya membutuhkan waktu 5 jam untuk perjalanan Jakarta-Semarang.
"Kita sendiri coba direct train dari Jakarta-Semarang dan itu memangkas waktu 15-20 menit dengan tidak ada pemberhentian. Biasanya itu kita berhenti di Cirebon, tapi ini kita pangkas sehingga waktunya bisa di bawah daripada 5 jam," kata Risal di Kantor Kementerian Perhubungan, Kamis (13/11).
Risal mengungkapkan, selama perjalanan Jakarta-Semarang, masih ada 17 pembatasan kecepatan. Ia berharap, pada tanggal 18 Desember 2024 mendatang, semua pembatasan kecepatan tersebut bisa diselesaikan. Dengan demikian, kecepatan kereta akan kembali normal dan waktu tempuh perjalanan akan semakin singkat.
"Kenapa kemarin uji coba masing-masing jam? Karena kita kemarin masih ada 17 taspat (pembatasan kecepatan) di jalan, Insyaallah dalam waktu tanggal 18 (Desember) sudah selesai semuanya, sehingga kecepatan bisa kembali normal dan waktu tempuh akan semakin singkat. Itu untuk yang Jakarta-Semarang," kata Risal.
Selanjutnya, Risal mengungkapkan, Kementerian Perhubungan akan melakukan uji coba kereta direct dari Jakarta-Yogyakarta pada Senin, 16 Desember 2024. Kementerian Perhubungan menargetkan waktu tempuh perjalanan Jakarta-Yogyakarta dari 7 jam menjadi 6 jam 1 menit.
"Jakarta-Jogja direct pun akan kita uji coba hari Senin (16 Desember 2024) dengan target waktunya yang dari 7 jam menjadi 6 jam 1 menit sudah sampai," ungkap Risal.
Dec 12th 2024, 15:09, by Abdul Latif, kumparanBISNIS
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan meyakini bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Provinsi Jakarta tidak akan membebani perusahaan, pasalnya pihak Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan sejumlah kajian termasuk konsultasi dengan berbagai pihak.
Wamenaker Noel sapaannya, mengatakan bahwa mayoritas perusahaan-perusahaan di Jakarta menerima keputusan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen.
"Kita lihat dulu nanti seperti apa, tapi mayoritas Jakarta menerima kok. Kan kita juga konsultasi dengan Apindo, selain kawan-kawan buruh dan Apindo juga," kata Wamenaker di Jakarta, Kamis.
UMP 2025 Provinsi Jakarta telah ditetapkan sebesar Rp5.396.761 naik sebesar 6,5 persen dari UMP 2024 sebesar Rp5.067.381.
Dengan demikian, UMP 2025 Jakarta menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain juga menjadi satu-satunya provinsi dengan UMP pada kisaran Rp5 juta.
Pemerintah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Dengan kenaikan ini, UMP Jakarta diproyeksikan naik dari Rp5.067.381 pada tahun 2024 menjadi Rp5.396.760 pada 2025, atau bertambah sekitar Rp329.379.
Kenaikan upah minimum tahun 2025 berlaku merata di seluruh provinsi, kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, yang resmi diundangkan pada Rabu (4/12).
Keputusan itu ditetapkan usai rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Ketenagakerjaan dan sejumlah pihak terkait. Langkah kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sekaligus menjaga daya saing dunia usaha.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan tersebut dengan mengacu pada formula yang diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaannya.