terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:
Reformasi Pajak hingga Makan Bergizi Gratis, Masukan DPR untuk RAPBN 2026 - my blog
Ketua DPR RI Puan Maharani usai rapat paripurna, Selasa (27/5/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan
Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mendapat perhatian serius dari seluruh fraksi di DPR RI.
Hampir semua fraksi menegaskan pentingnya arah kebijakan fiskal yang lebih strategis, inklusif, dan berdampak nyata bagi rakyat. Khususnya dalam menjawab tantangan global yang kian kompleks serta mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan KEM-PPKF 2026 adalah instrumen penting untuk mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 33, yang mengatur peran negara dalam mengelola sumber daya alam dan cabang produksi strategis.
"Pembahasan KEM-PPKF menjadi sangat strategis, kami ulangi, sangat strategis dalam merancang struktur, bentuk, dan isi APBN Tahun Anggaran 2026," kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen RI, Selasa (27/5).
Fraksi Partai Golkar menyambut baik tema besar RAPBN 2026 yakni kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Namun, mereka mengingatkan, pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada sektor fiskal. Diperlukan reformasi struktural yang menjangkau sektor moneter dan perbankan.
"Seberapa pun besar stimulus fiskal melalui APBN tidak akan berarti tanpa pertumbuhan kredit dan likuiditas yang memadai di sektor riil," ujar Anggota Fraksi Golkar Nurul Arifin.
Anggota DPR Nurul Arifin dari Golkar dalam raker dengan Menko Polhukam, Senin (23/9/2024). Foto: Dok DPR RI
Fraksi Partai Gerindra menyoroti pentingnya konsolidasi kekuatan domestik sebagai respons atas ketidakpastian global dan meningkatnya proteksionisme. Mereka mengapresiasi program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan sekolah unggulan sebagai pondasi kemandirian bangsa.
"Target ini menunjukkan optimisme yang realistis, namun tetap menantang di tengah kondisi global yang tidak menentu," ujar Anggota Fraksi Gerindra Annisa Mahesa.
Fraksi Partai NasDem menyoroti urgensi penguatan kelas menengah sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional. Fragmentasi global dinilai telah menggerus daya beli dan menurunkan jumlah kelas menengah. Oleh karena itu, mereka mendukung program dengan dampak langsung ke masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis.
"Kami mendorong agar kebijakan ini berpihak pada pelaku usaha lokal dan komunitas sekolah," kata Anggota Fraksi NasDem Charles Meikyansyah.
Fraksi PKB menekankan perlunya perbaikan dalam implementasi reformasi pajak dan perencanaan anggaran. Penurunan rasio belanja negara terhadap PDB perlu diimbangi dengan penguatan teknokrasi agar belanja tetap produktif dan adil antara pusat dan daerah. Pemerataan akses pendidikan tinggi juga menjadi perhatian, termasuk optimalisasi anggaran Kartu Indonesia Pintar.
Fraksi PKS menyambut baik program prioritas pemerintah dan menekankan pentingnya belanja negara yang berkualitas. Mereka memfokuskan perhatian pada pembangunan desa, ketahanan pangan, dan bantuan sosial. Fraksi ini juga mengingatkan pentingnya efektivitas anggaran pertahanan agar berdampak langsung pada kesejahteraan prajurit, terutama yang bertugas di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal.
Fraksi PAN menyoroti efektivitas belanja negara dan percepatan investasi sebagai prasyarat pencapaian target pertumbuhan 5,8 persen.
Ilustrasi gedung DPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
"Target tersebut akan sulit tercapai tanpa peningkatan produktivitas, ekspansi pasar ekspor yang adaptif terhadap fragmentasi perdagangan global, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten," ungkap Anggota Fraksi PAN Wahyudin Noor Aly.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui Anggota DPR Dina Lorenza menyampaikan apresiasi atas keterangan pemerintah yang dinilai disusun secara konstruktif dan strategis. Namun, mereka menyampaikan tujuh catatan kritis.
Pertama, tahun 2026 harus menjadi momentum memastikan keberlanjutan program prioritas, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Alokasi anggaran harus tepat sasaran pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial termasuk Makan Bergizi Gratis, serta kesejahteraan ASN, guru, dosen, tenaga medis, dan pendidik.
Kedua, Fraksi Demokrat menyoroti perlunya perlindungan bagi petani, nelayan, dan buruh sebagai fondasi ketahanan ekonomi. Ruang fiskal harus cukup membiayai kebutuhan strategis, dengan selektif tinggi terhadap program yang punya multiplier effect.
Ketiga, ketimpangan fiskal disebut masih menjadi penghambat pemerataan pembangunan. Mereka mendorong penyederhanaan mekanisme transfer ke daerah serta insentif berbasis capaian nyata.
Keempat, di tengah proteksionisme global, penguatan ekonomi domestik melalui UMKM, industri hilir, pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi kreatif dinilai sangat penting.
Kelima, terkait lifting minyak, Demokrat meminta penguatan strategi energi nasional lewat eksplorasi sumber baru, transisi energi terbarukan, dan ekonomi hijau.
Keenam, pembangunan infrastruktur harus tetap dilakukan secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan inklusif secara sosial.
Ketujuh, target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen hingga 5,8 persen dinilai realistis tapi menantang. Daya beli, konsumsi rumah tangga, hilirisasi industri hingga industri akhir, diversifikasi ekspor, dan iklim investasi menjadi kunci pencapaian.
"From crisis to opportunity, pemerintah harus mampu menciptakan atau mengubah krisis menjadi peluang," ujar Dina Lorenza.
Secara umum, meski membawa catatan kritis, Fraksi Demokrat menyatakan menerima dokumen KEM-PPKF 2026 untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat selanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen hingga 5,8 persen pada 2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna bersama DPR RI yang membahas KEM-PPKF 2026.
"Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2026," ujar Sri Mulyani dalam rapat paripurna, Selasa (20/5).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa proyeksi ini mempertimbangkan dinamika global serta potensi pemulihan ekonomi nasional. Inflasi diperkirakan 1,5 persen–3,5 persen. Kemudian, nilai tukar Rp 16.500–Rp 16.900 per USD, dan suku bunga SBN 10 tahun di kisaran 6,6 persen–7,2 persen.
Harga ICP dipatok antara USD 60–80 per barel, lifting minyak 600 ribu–605 ribu barel per hari, dan lifting gas 953 ribu –1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar