Demokrasi Substantif di Indonesia Dinilai sebagai Tantangan yang Belum Terwujud - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Demokrasi Substantif di Indonesia Dinilai sebagai Tantangan yang Belum Terwujud Dec 29th 2024, 12:21, by Pandangan Jogja Com, Pandangan Jogja Suasana diskusi Praksis seri ke-4 di Jakarta, Jumat (27/12). Foto: Dok. Praksis JAKARTA – Konsep demokrasi substantif masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meski secara prosedural demokrasi telah berjalan dengan adanya pemilu, pemilihan kepala daerah, dan lembaga perwakilan, namun partisipasi aktif dan sederajat dari seluruh masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut menjadi bahasan utama dalam diskusi Forum Praksis seri ke-4 yang digelar oleh Pusat Riset dan Advokasi Serikat Yesus (JRS) di Jakarta pada Jumat (27/12). Stefanus Hendrianto SJ, narasumber tunggal dalam forum tersebut, menilai bahwa istilah seperti "de-demokrasi" atau "erosi demokrasi" kurang tepat digunakan di Indonesia. "Istilah-istilah itu mengandaikan bahwa kita pernah memiliki demokrasi substantif yang sekarang mengalami kemerosotan. Faktanya, demokrasi substantif belum pernah sepenuhnya terwujud," ujar Hendrianto, doktor hukum konstitusional lulusan University of Washington, AS. Stefanus Hendrianto SJ saat menjadi pembicara dalam forum Praksis. Foto: Dok. Praksis Menurutnya, demokrasi substantif mengacu pada tradisi Yunani dan Romawi. Dalam tradisi Yunani, seperti yang diungkapkan Plato dan Aristoteles, demokrasi memerlukan civic friendship atau persahabatan warga yang didasarkan pada nilai kebaikan bersama, bukan kepentingan sesaat. Hal ini mensyaratkan kepercayaan dan keadilan antarwarga sebagai fondasi demokrasi. "Artinya, bersamaan dengan itu, friendship atau persahabatan mensyaratkan adanya keadilan, sehingga persahabatan dan keadilan tidak bisa dipisahkan satu sama lain," jelasnya. Sementara, tradisi Romawi mendasarkan demokrasi pada konsep pietas atau keutamaan kewajiban dan dedikasi tinggi terhadap dewa, keluarga, dan negara. Bertolak dari konsep pietas ini setiap warganegara merasa memiliki kewajiban dan dedikasi (a sense of duty and devotion) yang tinggi terhadap para dewata, keluarga, dan negara. Kewajiban terhadap para dewata antara lain diungkapkan dalam bentuk kesetiaan mengikuti ritual-ritual keagamaan dan penghormatan terhadap tradisi. Kewajiban kepada keluarga diekspresikan dalam sikap hormat dan taat terhadap orangtua dan leluhur, serta bakti kepada rumah-tangga masing-masing. Sedang kewajiban kepada negara diwujudkan dalam bentuk siap berkorban demi kepentingan negara, sikap hormat terhadap hukum dan tradisi, serta kesediaan untuk lebih mengutamakan kebaikan bersama atau common good daripada kepentingan diri. Pada satu sisi sikap hormat yang berlebihan pada orangtua, tradisi leluhur, serta elit politik sebagai representasi negara dapat menghambat pelaksanaan demokrasi secara murni. "Konsep pietas ini relevan untuk menghadirkan partisipasi publik dalam pemerintahan di tengah sistem feodal dan monarkikal yang dominan saat itu," jelas Hendrianto. Kritik terhadap Demokrasi Schumpeterian Foto: Dok. Praksis Hendrianto juga mengkritik model demokrasi Schumpeterian yang mereduksi demokrasi menjadi sekadar masalah perwakilan. Ia menilai, konsep pietas dapat menjadi alternatif untuk mendorong demokrasi yang lebih substantif di Indonesia, tentu dengan penyesuaian seperti menggantikan dedikasi kepada dewa dengan dedikasi kepada Tuhan. Sebagai mantan aktivis Reformasi 1998, Hendrianto mengungkapkan bahwa reformasi di Indonesia baru menghasilkan demokrasi elektoral tanpa mencapai demokrasi substantif. "Pada era 1950-1959, meski terjadi perdebatan keras antar kelompok politik, ideologi dan tujuan mereka untuk Republik Indonesia masih jelas. Namun, selama 20 tahun terakhir, tujuan utama atau telos politik di Indonesia cenderung samar-samar," tambahnya. Sistem Dapil dan Tantangan Representasi Dalam sesi tanya jawab, Hendrianto mengungkapkan kelemahan sistem daerah pemilihan (dapil) di Indonesia. "Wakil rakyat sering kali kehilangan kendali dari pemilihnya setelah menduduki jabatan nasional. Hal ini berbeda dengan di Inggris, di mana warga dapil bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada wakilnya di lobi Parlemen." "Dari situ lalu muncul istilah lobbying atau me-lobi," ujarnya.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.