terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:
BG Antisipasi Kemungkinan Pelantikan Kepala Daerah Molor Jadi Februari 2025 - my blog
Nov 10th 2024, 12:54, by Salmah Muslimah, kumparanNEWS
Menpolkam Budi Gunawan memberikan keterangan pers usai rapat tingkat menteri di kantor Kemenko Polkam, Jakpus, Senin (4/11/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan
Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengatakan pihaknya telah melakukan antisipasi masalah-masalah yang mungkin terjadi di Pilkada serentak 2024. Salah satu yang diantisipasi adalah kemungkinan timeline pelantikan molor.
Menurutnya, pelantikan kepala daerah bisa saja molor karena adanya sengketa-sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itulah yang diantisipasi.
"Itu akan ada gugatan-gugatan sampai di tahap Di MK ya. Sehingga timeline bulan Februari pelantikan itu mungkin bisa molor," ujarnya di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu (10/11).
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa isu kotak kosong di beberapa daerah menjadi perhatian Kemenko Polkam.
"Nah, kita sudah antisipasi sampai ke sana. Isu-isu lain ya ada beberapa yang terkait kotak kosong. Itu juga menjadi perhatian kita," tuturnya.
Polri bersama BIN dan Kemenko Polkam juga melakukan pemetaan terhadap daerah rawan di Pilkada serentak 2024.
"Kalau Pilkada Serentak, kemarin kan sudah diumumkan. Ada daerah-daerah spot yang sangat rawan. Nah, itu yang menjadi hal yang harus jadi kewaspadaan kita," ujar BG.
Pelantikan kepala daerah sendiri belum diketahui pasti waktunya. Namun, dikutip dari PKPU no. 2 tahun 2024, penetapan pemenang Pilkada tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilu (PHP) paling lambat dilakukan 5 hari setelah pemungutan suara yang dilaksanakan di tanggal 27 November 2024.
Setelah itu, ada penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada di MK yang mengikuti proses di MK. Penetapan calon terpilih dengan permohonan PHP paling lambat dilakukan 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan MK diterima KPU.
Terakhir, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih tanpa permohonan PHP dilakukan paling lambat tiga hari setelah penetapan pasangan calon. Sedangkan bila ada permohonan PHP dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar