terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:
Pengacara Oknum DPRD Singkawang Sebut Ada Perbedaan Tanggal Kejadian - my blog
Sep 20th 2024, 11:08, by Yulia Ramadhiyanti, Hi Pontianak
Akbar Hidayatullah, pengacara oknum anggota DPRD Kota Singkawang. Foto: Dok. Istimewa
Hi!Pontianak - Pengacara oknum anggota DPRD Kota Singkawang yang tersandung kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur sebut adanya perbedaan tanggal kejadian pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan korban.
"Pada saat kami lakukan gelar perkara di hadapan Bareskrim Polri ada 2 kejadian yang didalilkan, pertama telah terjadi persetubuhan dan yang kedua gagal. Pada kejadian pertama, disebutkan terjadi pada Juli 2023, namun menurut pengakuan korban peristiwa tersebut terjadi pada 2022. Selain itu, jika berdasarkan dalil tersebut yang menyatakan terjadi pada Juli 2023, ini yang kami bantah, ada kesaksian yang menyatakan korban sudah berada di Pontianak sejak Juni 2023 tinggal bersama neneknya untuk mengurangi beban tanggungan ibunya di Singkawang ini," ketidaksesuaian waktu kejadian yang dituduhkan kepada klien kami, ungkapnya kepada Hi!Pontianak pada Jumat, 20 September 2024.
Akbar bilang, berdasarkan keterangan korban yang mengakui mendapat ancaman terhadap dirinya pada saat terjadi persetubuhan tersebut. "Ancaman yang diakui korban berupa verbal dengan mengatakan akan menagih utang ibunya. Itu tidak termasuk ancaman, kalau ancaman itu berupa ancaman tindak kekerasan. Keluarganya juga dikeluarkan dari kos karena permintaan penghuni kos lain yang keberatan dengan keberadaan mereka yang kerap membuat ricuh kos," tambahnya.
Akbar juga menyayangkan pihak kepolisian yang tidak meminta keterangan dari saksi yang berada di sekitar tempat kejadian perkara (di kos) tersebut.
"Kami juga menyayangkan tidak ada adanya pendampingan dari pihak KPAID dari awal kasus ini bergulir, karena jika ada pendampingan maka akan terbuka lagi fakta lain mengenai korban," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar