terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:
Asosiasi Soroti Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti - my blog
Foto udara kendaraan antre memasuki di Pintu Tol Cikupa, Tangerang, Banten, Senin (8/7/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO
Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menilai sistem bayar tol tanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF), bentuk inisiatif modernisasi sistem pembayaran tersebut bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi kemacetan tol.
Sekretaris Jenderal ATI Kris Ade Sudiyono menegaskan bahwa persoalan kemacetan sebenarnya lebih kompleks dan tidak semata-mata disebabkan oleh sistem transaksi.
"Tentu modernisasi transaksi tol itu kita lihat situasi di lapangannya. Sistem pentarifan kita, sebenarnya kemacetan itu bukan karena transaksi tol. Tapi konektivitas jaringan, (karena) arteri (tol)," ucap Kris saat ditemui usai rapat di DPR, Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5).
Menurutnya, di jaringan tol dalam kota, kendaraan tidak perlu melakukan tapping saat keluar, melainkan langsung dikenai tarif. Maka dari itu, ia mempertanyakan efektivitas modernisasi sistem transaksi tol jika tidak dibarengi dengan perbaikan konektivitas jalan arteri.
"Jadi harusnya dilihat secara komprehensif. Jadi saya tidak sependapat kalau modernisasi transaksi (sistem MLFF) tol hanya menyelesaikan kemacetan di gerbang tol. Karena (penyebab) kemacetan itu drivernya banyak. Bukan hanya karena transaksi tol (di gerbang)," tambah Kris.
Ia juga menekankan bahwa pihaknya sebagai operator hanya menjalankan aturan yang ditetapkan pemerintah.
"Itu domain di pemerintah. Operator just follow the business, mengikuti aturan main yang ada," tambahnya.
Kris menegaskan bahwa pihaknya selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
Jika ke depan dibutuhkan peningkatan layanan dengan menaikkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu dalam ranah regulasi pemerintah, karena kewenangan penetapan aturan berada di tangan pemerintah, termasuk kebijakan MLFF ini.
"Kami akan comply, kami akan ikuti. Kalau ada dampak ke bisnis, ya kan bisa didiskusikan," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar