Ratusan Guru Honorer Demo di Gedung Sate Bandung: Tuntut Kejelasan Nasib - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Ratusan Guru Honorer Demo di Gedung Sate Bandung: Tuntut Kejelasan Nasib Jan 13th 2025, 13:27, by Salmah Muslimah, kumparanNEWS Sejumlah massa yang tergabung dari guru dan honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (13/1/2025). Foto: Robby Bouceu/kumparan Sekitar 200 guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer di Jawa Barat melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (13/1). Mereka meminta pemerintah daerah memprioritaskan perekrutan guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Jawa Barat, Yudi Nurman Fauzi (37 tahun), mengatakan banyak dari guru honorer dan tenaga pendidik yang sejak tahun 2021 mengikuti seleksi yang dibuka pemerintah pusat, namun masih sedikit dari mereka yang direkrut jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal, menurutnya, berdasarkan Undang-Undang ASN tahun 2023, tenaga honorer mesti telah ditata sebagai ASN paling lambat akhir 2024, menurut pasal 66 Undang-Undang tersebut. Terlebih, ada sejumlah guru honorer yang tinggal satu tahun lagi masuk masa pensiun. "Banyak teman-teman yang satu tahun lagi pensiun dan sudah mengabdi selama 20 tahun tapi belum ada kejelasan," katanya di depan Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (13/1). Dia pun menuntut pemerintah lebih serius terkait masalah ini. Ia menyebut tahun 2024, baru 1.529 guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4.000 guru honorer tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri. Sedangkan tenaga pendidikan yang diangkat PPPK lebih sedikit hanya 65 orang. Dengan kondisi tersebut, ia bilang guru honorer kecewa dengan tidak kurangnya atensi pemerintah tersebut. "Segera tuntaskan saja, kami sudah mengabdi, meski digaji berbeda dengan ASN tapi kami masih loyal," kata dia. Sejumlah massa yang tergabung dari guru dan honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (13/1/2025). Foto: Robby Bouceu/kumparan Sementara itu, salah seorang guru honorer, Dian Nugraha mengakui para guru honorer telah diberi kesempatan untuk ikut tes PPPK gelombang satu. Namun begitu, hasilnya hanya diberi kesempatan paruh waktu dan gaji seadanya. "Kita mendapat status ASN tetapi dengan kondisi seperti honorer inilah yang membuat kami sakit hati," kata Dian. "Kami sering menjadi kambing hitam untuk melaksanakan tugas PNS, kami dianggap hanya honorer untuk disuruh-suruh," kata dia lagi. Massa aksi lainnya, Umar Fajar, adalah tenaga pendidik honorer di perpustakaan SMAN 27 Bandung. Tahun 2026 ia akan pensiun, tapi sampai sekarang statusnya masih belum jelas diangkat. "Saya ngabdi itu sudah 11 tahun di SMA 27, sebelumnya di Unwin (Universitas Winaya Mukti) dari tahun 1992 perguruan tinggi milik pemerintah, berarti sudah 35 tahun," kata dia. Poin Tuntutan Ada 6 poin tuntutan yang diajukan massa aksi, yaitu: Disdik Pemprov agar mengkaji kembali penetapan formasi PPPK dengan memperhatikan keberadaan guru honorer di sekolah-sekolah, mengutamakan mereka dalam perekrutan dan melindunginya dari intervensi guru baru. Tujuan utama PPPK adalah mengakomodasi guru honorer lama agar diangkat menjadi ASN. Penambahan formasi baru di setiap sekolah di semua daerah secara proporsional. Penempatan guru RTG sesuai tujuan program yaitu di sekolah-sekolah terpencil dan kekurangan guru. Cegah dan proses secara hukum keberadaan guru honorer siluman yang langsung terdata dalam Dapodik padahal sebelumnya tidak pernah mengajar. Untuk sementara lakukan moratorium tes PPPK sampai dengan golongan R1, R2 dan R3 diakomodasi seluruhnya. Demi keadilan, buka formasi penempatan di sekolah swasta!

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.