terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:
Mewujudkan Sinergi Pendanaan Infrastruktur Daerah Melalui Grant-Loan Linkages - my blog
Jan 17th 2025, 15:46, by kumparan Studio, kumparanBISNIS
Pembangunan daerah memegang kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur air bersih, sanitasi, transportasi, hingga swasembada pangan, pun menjadi fokus utama pemerintah saat ini.
Pada dasarnya, banyak program prioritas nasional berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga Pemda turut memainkan peran strategis dalam keberhasilan agenda nasional.
Namun, ada tantangan yang muncul ketika kapasitas fiskal daerah tidak memadai untuk memenuhi besarnya tanggung jawab yang diemban.
Keterbatasan anggaran dan kemampuan daerah sering menjadi hambatan dalam mewujudkan proyek-proyek strategis yang telah dirumuskan dalam prioritas nasional. Kebutuhan pendanaan daerah yang besar semestinya membuka jalan untuk pemanfaatan pembiayaan alternatif.
Selama ini, pembiayaan alternatif seperti pinjaman daerah masih menjadi momok bagi sebagian besar Pemda. Kekhawatiran terhadap potensi beban keuangan sering menghambat eksplorasi opsi pembiayaan ini, meskipun manfaat yang ditawarkan jauh melebihi biaya yang dikeluarkan.
Di negara-negara maju, pinjaman daerah dan penerbitan obligasi daerah telah terbukti mempercepat pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya meningkatkan pelayanan publik, kepuasan masyarakat, dan bahkan mendorong penerimaan pajak.
Dengan layanan publik yang lebih baik, Pemda tidak hanya mendapatkan tambahan pendapatan, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik yang memperkuat kepercayaan di mata masyarakat.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan memperkenalkan konsep sinergi pendanaan.
Konsep ini merupakan upaya strategis untuk menggabungkan berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari APBD maupun non-APBD—seperti pembiayaan utang daerah (pinjaman dan penerbitan obligasi/sukuk daerah) serta kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU)—guna mendukung pendanaan yang lebih optimal dan terarah dalam mencapai target pembangunan.
Upaya strategis tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur utama:
Usulan sinergi pendanaan dari Pemerintah Pusat, yang ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional.
Usulan sinergi pendanaan dari Pemda, yang berasal dari inisiatif lokal untuk mendanai program prioritas masing-masing daerah.
Skema Grant-Loan Linkages (GLL) dapat diadopsi untuk usulan sinergi pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dengan menggabungkan dana Transfer Ke Daerah (TKD) (grant) dengan pinjaman (loan).
GLL diharapkan dapat menjadi pendorong utama untuk mengubah paradigma Pemda dalam mendanai pembangunan daerah. Skema ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih efisien dan mendorong minat Pemda untuk mengadopsi pembiayaan alternatif.
Mengupas Grant-Loan Linkages
GLL merupakan skema inovatif yang dipelajari oleh PT SMI dari Prof. Paul Smoke dari New York University yang bertujuan untuk meningkatkan investasi infrastruktur daerah yang sulit terealisasi tanpa adanya dana murah seperti dana TKD yang bersifat hibah atau bantuan dari pusat ke daerah.
Dengan menggabungkan dana TKD dengan pinjaman, proyek-proyek strategis dapat terlaksana sesuai rencana (efektif) dan dengan penggunaan sumber daya yang optimal (efisien).
Sebagai contoh, pembangunan fasilitas infrastruktur daerah, seperti pembangunan jalan, jembatan, ataupun RSUD yang menggunakan skema GLL dapat segera dimulai tanpa perlu menunggu ketersediaan alokasi penuh dari APBD.
Selain itu, alokasi TKD setiap tahunnya yang tadinya hanya dapat membiayai sebagian kecil kegiatan/sub-kegiatan dalam satu proyek, jika dikombinasikan dengan pinjaman, dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek dengan skala yang lebih besar tanpa meningkatkan beban fiskal secara signifikan.
Menurut studi Smoke (2019), penerapan GLL bergantung pada dua faktor utama, yaitu kemampuan proyek menghasilkan pendapatan dan kapasitas fiskal Pemda. Menurut Paul, seluruh Pemda layak untuk mendapatkan GLL. Kecuali, Pemda yang berkapasitas fiskal rendah dengan usulan proyek sosial. Untuk kasus ini perlu mendapat dukungan penuh dari TKD.
Pengecualian lainnya, Pemda yang berkapasitas fiskal sedang dan tinggi untuk proyek yang mampu menghasilkan penghasilan. Perlu adanya dorongan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin pembiayaan alternatif untuk menciptakan kemandirian dan memastikan TKD lebih tepat sasaran.
Kelayakan Pemda dan Proyek untuk Mendapatkan GLL
GLL memastikan bahwa proyek-proyek strategis dapat terlaksana tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan, sambil mendorong pengelolaan utang daerah yang efisien.
Dengan begitu, Pemda dapat memastikan bahwa investasi infrastruktur tetap berkelanjutan secara finansial, dengan tetap memberikan dampak nyata pada layanan publik.
Potensi Efisiensi dari GLL
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh PT SMI, implementasi GLL di Indonesia berpotensi menciptakan efisiensi besar:
1. Efisiensi Potensial Rp 45,22 Triliun
Angka ini berasal dari penghematan yang dihitung selama 3 hingga 5 tahun melalui integrasi TKD (dengan proxy Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) dengan Pinjaman Daerah.
Sebagai contoh, tanpa GLL, pemerintah harus mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp 103,88 triliun untuk menjadi katalis belanja modal/infrastruktur daerah sebesar Rp 261,5 triliun.
Namun, dengan GLL, kebutuhan alokasi DAK Fisik turun menjadi Rp 58,66 triliun (termasuk pinjaman daerah existing sebesar Rp 5,2 triliun) dengan tingkat output infrastruktur daerah yang sama, menghasilkan penghematan Rp 45,22 triliun.
2. Efisiensi Aktual Rp15,91 Triliun
Penghematan ini menggambarkan dana APBN yang dapat dihemat setiap tahunnya ketika Pemda efektif memanfaatkan pinjaman daerah untuk membiayai infrastruktur daerah.
Dengan GLL sebagai leverage DAK Fisik, alokasi DAK Fisik yang dibutuhkan untuk belanja modal daerah dengan nilai yang sama menjadi lebih efisien, dari Rp1 61,4 triliun (tanpa GLL) menjadi Rp 145,5 triliun.
3. Redistribusi untuk Daerah Kurang Mampu
Meski total penghematan tampak kecil dibanding total DAK Fisik yang dialokasikan per tahunnya sebesar Rp 53,4 triliun, realokasi efisiensi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Misalnya, penghematan sebesar Rp 8,1 triliun dapat meningkatkan alokasi DAK Fisik hingga 51 persen untuk 218 Pemda dengan kapasitas fiskal paling rendah.
Belajar dari Pengalaman Negara Lain
GLL telah berhasil diterapkan di berbagai negara dengan pendekatan yang menarik dengan beberapa contoh ini:
1. Amerika Serikat – New York State Environmental Facilities Corporation (NYS EFC)
NYS EFC mengelola dana bergulir untuk proyek infrastruktur air dan sanitasi. Dana ini berasal dari hibah EPA (80 persen) dan negara bagian (20 persen) yang disalurkan dalam bentuk pinjaman berbunga rendah dan hibah (selektif, untuk membiayai hingga 50 persen dari total biaya proyek).
Hingga 2022, kurang lebih USD 45 miliar telah disalurkan untuk proyek-proyek air minum dan sanitasi strategis di Negara Bagian New York, menciptakan multiplier effect yang signifikan (hingga 5 kali untuk masing-masing sektor air minum dan sanitasi).
2. Prancis – Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
CDC melalui Banque des Territoires memberikan kombinasi hibah dan pinjaman untuk proyek berkelanjutan yang diinisiasi pemerintah pusat, seperti pembangunan kota pintar. CDC juga menyediakan dukungan teknis selama fase proyek, memastikan hasil yang optimal.
3. Turki – İller Bankası (iLBank)
Program SUKAP yang dikelola oleh iLBank menyediakan hibah 50 persen dan pinjaman 50 persen untuk proyek air dan sanitasi di wilayah dengan jumlah penduduk rendah. Pendekatan ini telah mendukung ribuan proyek strategis di Turki, membuktikan efektivitas sinergi hibah dan pinjaman.
Peran PT SMI dalam Mendukung Sinergi Pendanaan
Sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT SMI memiliki kapasitas untuk menjadi katalis utama dalam mengimplementasikan GLL dan mendukung usulan dari Pemda:
Usulan Sinergi Pendanaan Pemerintah Pusat:
PT SMI dapat menjadi entitas pelaksana sinergi dana TKD (khususnya DAK Fisik) dengan pinjaman daerah melalui skema GLL – layaknya EFC NYS, CDC, dan ILBank, memastikan proyek-proyek prioritas nasional berjalan dengan efisien dan berdampak besar.
Usulan Sinergi Pendanaan Pemda:
PT SMI dapat memberikan pelatihan teknis dan capacity building kepada Pemda untuk menyusun proposal yang sesuai dengan regulasi. Dukungan ini mencakup perencanaan pendanaan, pengelolaan risiko, hingga tata kelola keuangan.
Masa Depan Sinergi Pendanaan di Indonesia
Dengan menginstitusionalkan GLL, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur dan didukung dengan regulasi dari pemerintah, PT SMI menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan skema ini.
GLL bukan sekadar skema pembiayaan, melainkan solusi nyata untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan institusi seperti PT SMI, masa depan pembangunan Indonesia untuk mencapai ketersediaan layanan infrastruktur publik semakin cerah dan merata.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar