Bima Arya: Pilkada Serentak Sinkronkan Pusat-Daerah, Kokohkan Eksekutif - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Bima Arya: Pilkada Serentak Sinkronkan Pusat-Daerah, Kokohkan Eksekutif Nov 11th 2024, 12:01, by Wisnu Prasetiyo, kumparanNEWS Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menjawab pertanyaan wartawan pada acara Rakernas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di SICC, Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut alasan dilaksanakannya Pilkada serentak 2024 adalah untuk sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, menurutnya hal ini dilakukan untuk mengokohkan kewenangan eksekutif. Ia menyampaikan alasan-alasan ini pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Senin (11/11). "Yang pertama adalah isu keinginan melakukan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya ketidaksinkronan antara pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal, masa pemerintahan yang berbeda mengakibatkan komplikasi pemerintahan," ujarnya. Menurutnya, bila masa pemerintahan daerah dan pusat disinkonisasikan, maka komplikasi dapat teratasi. "Terkait dengan penyusunan anggaran di provinsi, di kabupaten, kota, dan pusat. Tentu dengan masa pemerintahan yang sama ini, komplikasi tadi akan jauh lebih bisa disederhanakan gitu," ujarnya. Lalu, menurutnya penyelenggaraan Pilkada serentak dapat membuat rezim Pemilu lebih efektif dan hemat. "Yang kedua, ada keinginan juga saat itu agar kita memiliki satu sistem rezim Pemilu yang lebih efisien, efektif, dan hemat gitu. Tentunya dua dimensi ini lah yang memerlukan efisiensi ke depan," tuturnya. "Pilkada serentak ini juga bisa memperkuat sistem presidensial kita, bisa mengokohkan kewenangan dari eksekutif, dan menyelaraskan antara pembangunan pusat dan daerah," ujarnya. Untuk melaksanakan itu, Bima mewakili Kemendagri memastikan keterlibatan setiap stakeholders. "Kita pastikan bahwa kolaborasi antara semua stakeholders kita lakukan, baik dengan teman-baik media, kemudian unsur penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan lembaga non Bawaslu serta unsur masyarakat," ujarnya. "Setiap tahapan kita ikhtiarkan untuk melibatkan semua dan dari Kemendagri kita pastikan bahwa data-data kependudukan mendukung untuk menjamin terpenuhinya semua warga bisa memilih," pungkasnya.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.