Ancaman Genosida di Balik Kota Kemanusiaan Bentukan Israel di Gaza - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Ancaman Genosida di Balik Kota Kemanusiaan Bentukan Israel di Gaza Jul 8th 2025, 13:10 by kumparanNEWS Foto udara kerusakan bangunan imbas serangan Israel di Rafah, Jalur Gaza selatan, Minggu (19/1/2025). Foto: Mohammed Fayed/REUTERS Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengungkapkan telah memerintahkan militer untuk mempersiapkan membangun sebuah kamp yang dia sebut sebagai "kota kemanusiaan" di kota Rafah. Hal ini dilaporkan surat kabar Haaretz. Dalam konferensi pers dengan jurnalis Israel, Katz mengatakan warga Palestina akan melalui pemeriksaan keamanan sebelum memasuki kamp itu. Begitu sudah berada di kamp, mereka tidak boleh untuk meninggalkan tempat itu. Dikutip dari The Guardian, Selasa (8/7), pasukan Israel akan mengendalikan lokasi tersebut dan memindahkan sekitar 600 ribu warga Palestina ke wilayah itu. Sebagian besar mereka saat ini diungsikan ke wilayah al-Mawasi. Surat kabar Haaretz kemudian mengutip Katz yang menyatakan seluruh populasi Gaza akan ditempatkan di kamp itu terlebih dulu. Kemudia Israel akan memindahkan warga Palestina tersebut ke negara-negara terdekat. Rencana mengeluarkan warga Palestina dari Gaza awalnya diungkapkan oleh Presiden AS Donald Trump awal tahun ini. Rencana itu disambut baik politisi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang secara antusias mempromosikan deportasi paksa itu. Dia bahkan menyebutnya sebagai proyek AS. Kota Kemanusiaan Dikritik Tajam Rencana kota kemanusiaan menuai kritik. Salah satu pengacara HAM terkemuka di Israel, Michael Sfard, mengatakan rencana Katz itu melanggar hukum internasional. Yisrael Katz. Foto: Ronen Zvulun/REUTERS Rencana itu juga secara langsung bertentangan dengan klaim yang beberapa jam sebelumnya diungkapkan kepala kantor militer Israel, yang menyatakan dalam sebuah surat bahwa warga Palestina hanya dipindahkan di dalam Gaza untuk perlindungan mereka sendiri. "[Katz] menyusun rencana operasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak kurang dari itu," kata Sfard. "Ini semua tentang pemindahan populasi ke ujung selatan Jalur Gaza sebagai persiapan untuk deportasi ke luar jalur tersebut. Meski pemerintah tetap menyebut deportasi itu 'sukarela', orang-orang di Gaza berada di bawah begitu banyak tindakan pemaksaan sehingga tidak ada keberangkatan jalur tersebut yang dapat dilihat secara hukum sebagai sesuatu yang konsensual," jelasnya. "Ketika anda mengusir seseorang dari negara asalnya, itu merupakan kejahatan perang dalam konteks perang. Jika dilakukan dalam skala masif seperti yang direncanakan, itu jadi kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Sfard lagi. Lebih lanjut, Katz mengatakan pembangunan "kota kemanusiaan" dapat dimulai selama gencatan senjata. Dia juga mengatakan Netanyahu memimpin usaha untuk menemukan negara-negara yang bersedia "menerima" warga Palestina. Reuters melaporkan, rencana pembangunan kamp yang dinamakan "area transit kemanusiaan" untuk menampung warga Palestina di dalam dan kemungkinan di luar Gaza sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintahan Trump dan didiskusikan di Gedung Putih. Rencana senilai USD 2 miliar itu mengusung nama Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF). Namun, GHF membantah telah mengajukan proposal dan menegaskan dokumen itu bukan milik mereka. GHF sendiri saat beroperasi di Gaza banyak dikritik oleh lembaga kemanusiaan internasional karena sistem bantuannya yang membuat masyarakat Gaza banyak terbunuh akibat ditembaki Israel saat mengantre bantuan. Orang-orang mencari di antara puing bangunan yang rusak setelah serangan udara Israel terhadap Palestina di Rafah di Jalur Gaza selatan (12/12/2023). Foto: Fadi Shana/REUTERS Rencana Katz Pembersihan Etnis Sementara itu, sejarawan Holocaust di Hebrew University of Jerusalem, Prof. Amos Goldberg, mengatakan rencana Katz itu sangat jelas untuk pembersihan etnis. "Itu bukan kemanusiaan atau kota. Kota adalah tempat anda memiliki kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk menghasilkan uang, membuat koneksi dan kebebasan bergerak," kata Goldberg. "Ada rumah sakit, sekolah, universitas, dan kantor. Bukan itu yang mereka pikirkan. Kota itu tidak akan jadi tempat yang layak huni, sama seperti 'daerah' aman yang tidak layak huni sekarang," lanjutnya. Rencana Katz juga menimbulkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi kepada warga Palestina yang menolak mengikuti perintah Israel untuk pindah ke kamp baru. "Apa yang akan terjadi jika warga Palestina tidak menerima solusi ini dan memberontak, karena mereka tidak sepenuhnya tidak berdaya?" pungkasnya.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.