terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:
Timwas Haji DPR Dorong Pelayanan Jemaah Haji Naik Kelas Tanpa Tambahan Biaya - my blog
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Wachid, saat pengawasan ibadah haji 2025 di Makkah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025). Foto: Dok. DPR RI
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti rendahnya kualitas pelayanan ibadah haji Indonesia. Khususnya saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang selama ini masih berada pada kategori Grade D.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid menyebut bahwa pelayanan haji pada saat ini masih berada pada kategori Grade-D. Ia menegaskan bahwa pelayanan tersebut perlu ditingkatkan menjadi Grade C atau bahkan Grade B di masa mendatang.
"Untuk pelayanan Grade D, memang sesuai dengan anggaran jemaah reguler. Tapi saya temukan sendiri di Arafah, ada syarikah yang meskipun hanya mendapat anggaran Grade D, mereka mampu memberikan pelayanan sekelas Grade B atau C. Ini menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas itu memungkinkan," ujar Abdul Wachid dalam keterangannya dikutip Sabtu (14/6).
Menurutnya, peningkatan grade pelayanan tersebut harus dimulai dari tenda, akomodasi, hingga konsumsi jemaah.
"Mulai dari tenda hingga konsumsi harus lebih baik. Kita tidak ingin lagi mendengar keluhan jemaah tentang pelayanan yang tidak layak di Armuzna," imbuhnya.
Anggota Komisi VIII DPR dari Gerindra Abdul Wachid. Foto: Youtube/ TVR Parlemen
Terkait kekhawatiran bahwa peningkatan pelayanan akan membebani biaya haji, Abdul Wachid menegaskan hal tersebut bisa diatasi tanpa harus menaikkan biaya bagi jemaah.
"Kalau kita pakai Grade B atau C, itu tidak perlu menaikkan biaya haji. Banyak temuan kami yang menunjukkan pemondokan tidak sesuai dengan nilai anggaran yang dibayarkan," jelasnya.
Ia menuturkan bahwa DPR RI akan mendorong sistem kontrak jangka panjang untuk pemondokan jemaah di kawasan khusus Indonesia.
"Kami ingin satu blok kawasan Indonesia, dan nanti akan kita kontrak selama lima tahun. Itu lebih murah dan efisien. Dana efisiensinya bisa kita alihkan untuk peningkatan layanan di Armuzna," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar