terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download

>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:

KPU Soal Polemik Private Jet: Kebutuhan Teknis, Bukan Gaya Hidup - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban
 
KPU Soal Polemik Private Jet: Kebutuhan Teknis, Bukan Gaya Hidup
May 24th 2025, 16:03 by kumparanNEWS

Ketua KPU Mochamad Afifudin, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Ketua KPU Mochamad Afifudin, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

KPU RI memberikan tanggapan atas kritik penggunaan pesawat jet pribadi (private jet) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. KPU menilai penggunaan private jet merupakan langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa atau extraordinary circumstances dan bukan pemborosan anggaran.

Sebab, kampanye Pemilu 2024 hanya berlangsung selama 75 hari atau jauh lebih singkat dibanding Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari. Logistik mesti didistribusikan dalam waktu yang singkat.

"Dalam situasi seperti ini, mobilitas tinggi menjadi keharusan. Moda transportasi reguler tidak mampu memenuhi kecepatan yang dibutuhkan, baik ke daerah terluar maupun ke kota-kota besar yang memiliki daftar pemilih banyak, dengan agenda padat," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, melalui keterangan yang diterima pada Sabtu (24/5).

Ilustrasi KPU. Foto: Shutterstock
Ilustrasi KPU. Foto: Shutterstock

Awalnya, penggunaan pesawat jet direncanakan untuk daerah tertinggal atau 3T. Namun, dalam perkembangannya, masalah juga ternyata terjadi di berbagai wilayah tak hanya 3T.

"Konteksnya bukan jarak geografis saja, tapi kejar waktu dan efisiensi koordinasi nasional. Ini murni kebutuhan teknis, bukan gaya hidup," jelas dia.

Dengan begitu, kata Afifuddin, KPU daerah dapat lebih sigap dalam melakukan sortir, lipat, dan pengepakan logistik Pemilu di gudang-gudang KPU kabupaten dan kota untuk didistribusikan ke kecamatan dan TPS.

"Merasa diawasi langsung, maka secara psikologis KPU daerah bekerja sesuai target dan timeline yang telah ditetapkan. Dalam hal ini KPU RI tidak hanya menerima laporan tapi langsung memantau ke lapangan," ujar dia.

"Berbagai daerah yang biasanya langganan terjadi keterlambatan logistik pada pemilu sebelumnya, dapat diselesaikan tepat waktu pada pemilu 2024. Bahkan secara umum, anggaran logistik Pemilu 2024 dilakukan efisiensi sekitar Rp 380 miliar," lanjut dia.

Pekerja menurunkan kotak suara pemilu 2024 saat tiba di Gudang Logistik KPU Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2023).  Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO
Pekerja menurunkan kotak suara pemilu 2024 saat tiba di Gudang Logistik KPU Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2023). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO

KPU menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dana yang digunakan berasal dari APBN dan tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPU RI. Prosesnya transparan, terdata, dan telah diaudit oleh BPK.

Dalam pelaksanaan kontrak private jet, KPU justru melakukan efisiensi pembayaran dari kontrak awal sebesar Rp 65 miliar, menjadi Rp 46 miliar yang pembayarannya telah di-review oleh APIP KPU. Dengan demikian, terdapat efisiensi sebesar Rp 19 miliar dalam pelaksanaan kontrak private jet.

Ilustrasi Pesawat Jet Pribadi G650. Foto: Shutterstock
Ilustrasi Pesawat Jet Pribadi G650. Foto: Shutterstock

KPU juga menegaskan, untuk kegiatan di luar situasi luar biasa, KPU tetap menggunakan penerbangan reguler biasa. KPU berharap klarifikasi ini dapat memberikan gambaran utuh kepada masyarakat dan media mengenai konteks dan niat baik di balik keputusan tersebut.

"Tidak ada proses yang disembunyikan, sesuai aturan perundang-undangan, serta telah dilakukan audit oleh BPK" jelas Afifuddin.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Tidak ada komentar: