terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
Dec 23rd 2024, 19:36, by Moh Fajri, kumparanBISNIS
Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno memberikan keterangan saat konferensi pers menjelang Rakernas 4 PAN di Kantor DPP PAN, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Eddy Soeparno, merespons soal Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen yang mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Eddy melihat pemberlakuan PPN 12 persen pada 2025 ini justru keputusan baik yang diteken pemerintah.
Apalagi, kata Eddy, pemberlakuan PPN 12 persen ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
"Yang saya lihat sekarang ini dilakukan oleh pemerintah itu saat ini sudah suatu keputusan yang baik dan menurut saya bijak. Memang kenaikan itu yang merupakan amanat dari Undang-Undang tetap dilaksanakan," kata Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/12).
Terlebih menurut dia, pemerintah juga memberikan bantalan sosial kepada berupa bantuan sosial untuk masyarakat dengan kalangan ekonomi tertentu.
Dia juga menyinggung berbagai insentif fiskal yang diteken pemerintah, seperti untuk pembelian kendaraan listrik hingga pembebasan PPN untuk sembako.
Meski begitu, Eddy tak menampik nantinya kebijakan itu akan berdampak pada penurunan daya beli dan mengerek inflasi. Namun, menurut dia, dalam jangka panjang, kenaikan PPN 12 persen ini akan meningkatkan pendapatan negara.
Nantinya, peningkatan dana tersebut akan digunakan untuk menambah insentif sosial dan ekonomi lebih banyak lagi. "Jadi saya kira efek positif yang juga bisa ditimbulkan nanti dari kenaikan PPN 12 persen itu nanti akan kembali lagi kepada masyarakat," jelasnya.
Sementara, untuk kelas menengah yang tidak mendapatkan jatah bansos, Eddy melihat pemerintah telah menyiapkan insentif, seperti pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) untuk yang kelas sampai dengan berpendapatan Rp 10 juta, subsidi BBM juga LPG 3 kg.
"Jadi saya kira itu pun masih akan tetap berjalan oleh pemerintah. Jadi bagi masyarakat yang tadinya dikhawatirkan akan kemudian dikurangi, berkurang daya belinya. Tetapi apa yang sudah mereka menikmati selama ini tetap akan diberikan oleh pemerintah ke depannya," jelas Eddy
"Termasuk juga misalkan saja untuk pendidikan, Kalau pendidikan yang sifatnya premium memang akan dikenakan PPN 12 persen. Tetapi pendidikan yang selama ini sudah berjalan Itu akan tetap dikenakan PPN yang berlaku hari ini," tambahnya.
Dec 23rd 2024, 16:36, by Moh Fajri, kumparanBISNIS
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani Foto: Ricad Saka/kumparan
Kenaikan PPN menjadi 12 persen yang berlaku mulai Januari 2025 menuai polemik di masyarakat. Banyak kritik yang menunjukkan ketidaksetujuan penerapan kebijakan tersebut.
Kritik tersebut sudah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut Prabowo memahami keberatan masyarakat soal PPN 12 persen.
"Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan nanti pada waktunya beliau akan mengumumkan itu semua. Apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan penaikan," ungkap Muzani di Kompleks DPR, Senayan Jakarta, Senin (23/12).
Muzani menilai pandangan keberatan dari masyarakat terkait PPN 12 persen karena bersinggungan dengan bahan-bahan yang digunakan masyarakat sehari-hari. Ia memastikan pemerintah akan mendengar dan menyimak masukan dari masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto memberi hormat sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO
"Ya makanya kemudian sekarang kan ada terjadi pandangan dari masyarakat, pandangan-pandangan yang berbeda. Termasuk masukan-masukan Pak Prabowo, pemerintah mendengar, menyimak semua pandangan itu dengan saksama," kata Muzani.
Muzani tidak menutup kemungkinan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar PPN 12 persen bisa saja mengalami perubahan.
"Ya semua kemungkinan pasti akan diambil yang terbaik oleh Pemerintah, Pak Presiden Prabowo pasti akan mengambil segala kemungkinan yang terbaik bagi rakyat," tutur Muzani.
