terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:
Pemerintah Pastikan Bayar Utang Jatuh Tempo Tepat Waktu - my blog
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto di Gedung AA Maramis, Kamis (25/4). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Pemerintah memastikan dapat membayar utang jatuh tempo dengan cepat waktu. Utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari jatuh tempo SBN senilai Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp 94,83 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Suminto mengatakan pemerintah selalu berupaya membayar utang tepat waktu.
"Gini lho, yang itu semua kewajiban kita tunaikan dengan baik, semua kewajiban kita, kita bayar tepat waktu, tepat jumlah. Semua direncanakan dengan baik kita kelola dengan baik," ujarnya ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Selatan pada Rabu (11/6).
Selama ini Suminto mengaku pemerintah tidak pernah telat membayar utang jatuh tempo, karena telah direncanakan dengan baik.
"Mengenai nilai kan relatif dari bulan ke bulan kan bervariasi, jatuh tempo kan terdistribusi di berbagai tangal berbagai bulan, semua sudah masuk ke perencanaan pengelolaan utang dengan baik," ujarnya.
Sebelumnya Sri Mulyani menjelaskan jatuh tempo utang pemerintah tinggi disebabkan jumlah utang yang besar saat pandemi COVID-19.
"Kedua mungkin angka-angka yang di 2025 2026 2027 tinggi, jangan lupa. Kita juga pernah, pandemi COVID-19 yang waktu itu membutuhkan hampir Rp 1.000 triliun belanja tambahan," tutur Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI di Gedung DPR, Kamis (6/6).
Sri Mulyani menjelaskan, untuk menambah belanja sebesar itu, penerimaan negara turun 19 persen imbas ekonomi yang berhenti. Penarikan utang juga berasal dari burden sharing dengan Bank Indonesia (BI).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar