Pagar Laut di Pulau C Reklamasi Kantongi Izin, tapi Tidak untuk Pasang Bambu - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Pagar Laut di Pulau C Reklamasi Kantongi Izin, tapi Tidak untuk Pasang Bambu Jan 28th 2025, 14:04, by Abdul Latif, kumparanBISNIS TNI AL bersama Instansi Maritim dan nelayan teruskan pembongkaran pagar laut yang sudah mencapai 18,7 Km di Tangerang, Banten, Senin (27/1/2025). Foto: Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut Setelah temuan pagar laut di Tangerang dan Bekasi, kini diketahui ada juga yang terpasang di Pulau C Reklamasi Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengakui adanya pagar laut berupa bambu yang dipasang di Pulau C. Mengenai keberadaan pagar laut di Pulau C itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin mengatakan, berdasarkan hasil validasi, perusahaan pemilik lokasi pagar laut itu memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan izin reklamasi yang sah. "Lokasi pemasangan pagar laut berada dalam area yang telah memiliki PKKPRL," cakap Doni ketika dihubungi kumparan, Selasa (28/1). Namun, Doni menyampaikan dalam dokumen izin reklamasi Pulau C Jakarta, tidak tercantum penggunaan teknik reklamasi dengan pagar bambu. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta dan meminta laporan progres pelaksanaan kepada pemrakarsa. "KKP akan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata dia. Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Pemprov DKI, Suharini Eliawati, mengatakan pagar laut ini terpasang kurang lebih sepanjang 500 meter. Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pagar bambu di Pulau C. "Terkait Pagar Bambu di Pulau C, saat ini kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait apakah sudah memiliki perizinan yang sah atau belum," ujar Eliawati kepada kumparan, Kamis (16/1). "Perizinan pemanfaatan ruang laut, masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat," sambungnya. Eliawati mengaku hingga saat ini masih mencari informasi terkait kepemilikan pagar bambu tersebut agar dapat dimintai keterangan lebih lanjut.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.