terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:
Komisi I DPR dan BIN Petakan Daerah Rawan Pilkada: TNI-Polri Akan Backup - my blog
Hari pencoblosan Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. Sebagai antisipasi potensi terjadinya hal yang tidak diinginkan, Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Badan Intelijen Negara.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan ada tiga level daerah pada Pilkada yaitu rawan, sedang, dan ringan.
"Program prioritas yang disampaikan adalah bagaimana pertama mengamankan proses Pilkada yang akan berlangsung dalam 27 November yang akan datang dan peta-peta di daerah ada beberapa daerah yang dianggap berpotensi rawan, sedang, dan ringan," kata Muzani saat ditemui usai rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).
Menurut Muzani, Kepala BIN Muhammad Herindra telah menyampaikan jika akan terus berkoordinasi dengan Polri dan TNI sebagai garda terdepan pengamanan Pilkada terkait informasi ancaman.
"Tadi disampaikan dan Kepala BIN menyampaikan bahwa sebagai intel negara, beliau akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya yang terdepan yakni Polri dan tentu saja back up-nya adalah TNI," ujarnya.
"Suplai informasi intelijen akan aktif dan akan disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut supaya sebagai garis depan polisi dan support TNI bisa lebih tepat sasaran," sambungnya.
Muzani mengatakan, kriteria rawan adalah daerah yang pernah ada peristiwa membahayakan di Pilkada sebelumnya dan masyarakatnya pernah memberikan tuntutannya di masa lalu.
"Ya ada peristiwa ataupun tuntutan masyarakat di masa lalu yang bisa berpotensi menjadi kerawanan sehingga itu mestinya bisa menjadi sebuah atensi bagi lembaga penegakan hukum," ungkapnya.
Muzani tak merinci daerah mana saja yang dapat dinilai rawan. Menurutnya, hal itu akan disampaikan Herindra di kemudian hari.
"Ya beberapa daerah, nanti biar Kepala BIN yang menyampaikan ada beberapa daerah yang dianggap rawan. Tapi, ada potensi-potensi yang dianggap rawan," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar