Kepala BGN: 3 Daerah di Papua Belum Dapat MBG, Masih Persiapan - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Kepala BGN: 3 Daerah di Papua Belum Dapat MBG, Masih Persiapan Jan 21st 2025, 15:30, by Fachrul Irwinsyah, kumparanNEWS Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menemui presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan Badan Gizi Nasional mengungkapkan, masih ada wilayah di Papua yang belum mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan, pihaknya tengah melakukan persiapan untuk memenuhi program MBG di ketiga wilayah tersebut. "Ya, sejauh ini dari 6 provinsi Papua, 3 provinsi sudah melaksanakan, yang 3 dalam persiapan. Jadi semuanya akan tercapailah," kata Dadan di depan Ruang Rapat Komite III DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1). "Tapi untuk kecepatan ini sedang kita lakukan dan mudah-mudahan tidak lama lagi," sambungnya. Siswa bersiap menyantap menu makan bergizi gratis perdana di SD Santo Michael Bilogae, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (20/1/2025). Foto: Martinus Eguay/ANTARA FOTO Dadan mengatakan, persiapan yang dilakukan meliputi pendataan seluruh peserta penerima manfaat. Sebab badan gizi tidak hanya akan mengurusi anak murid, tetapi juga ibu hamil hingga anak balita. "Jadi kami tidak membuka pendaftaran untuk peserta (penerima manfaat), tetapi kami yang mendata langsung di lokasi masing-masing," tutur Dadan. "Berapa ibu hamil, berapa ibu menyusui, dan berapa anak balita. Karena untuk data ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tidak bisa menggunakan data tahun sebelumnya," sambungnya. Anggota TNI melayani siswa yang mengantre untuk mendapatkan menu makan bergizi gratis perdana di SD Santo Michael Bilogae, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (20/1/2025). Foto: Martinus Eguay/ANTARA FOTO Adapun terkait menu yang akan diberikan, Dadan mengatakan, akan menyesuaikan dengan potensi sumber daya lokal setempat. "Nah kemudian badan gizi tidak menetapkan standar komposisi menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Sementara menunya adalah kewenangan dari ahli gizi di setiap satuan pelayanan yang berbasis pada potensi sumberdaya lokal dan juga kesukaan lokal," imbuh dia.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.