Kemenkeu Buka Suara soal Gerakan Warganet Tolak PPN Jadi 12 Persen - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Kemenkeu Buka Suara soal Gerakan Warganet Tolak PPN Jadi 12 Persen Nov 21st 2024, 12:42, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS Petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan informasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta, Selasa (27/2/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal penggunaan lambang garuda latar biru di media sosial sebagai aksi tolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengatakan sebelum mengetok kenaikan PPN untuk tahun depan, Kemenkeu telah melakukan pembahasan mendalam. Hal ini dilakukan Kemenkeu dengan melibatkan parlemen, praktisi dan akademisi. Menurut Deni, berbagai aspek sudah dipertimbangkan, termasuk memperhatikan kajian ilmiah. "Pada dasarnya kebijakan penyesuaian tarif PPN 12 persen tersebut telah melalui pembahasan yang mendalam antara Pemerintah dengan DPR dan pastinya telah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek ekonomi, sosial, dan fiskal bahkan juga memperhatikan kajian ilmiah yang melibatkan para akademisi dan para praktisi," kata Deni kepada kumparan, Kamis (21/11). Di media sosial saat ini ramai di warganet yang mengunggah lambang garuda latar biru. Hal ini ditujukan sebagai aksi penolakan terhadap kenaikan PPN menjadi 12 persen dari semula 1 persen. Gambar garuda latar biru. Foto: Dok. Istimewa "Menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat. Tolak PPN 12 persen," tulis gambar latar biru tersebut. Di sudut kiri atas latar biru ini, ada lambang garuda berwarna putih seperti fenomena unggahan peringatan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan tarif PPN menjadi 12 persen berlaku per 1 Januari 2025. Pernyataan bendahara negara itu disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan. "Kita perlu banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat walaupun kita buat kebijakan tentang pajak termasuk PPN bukannya membabi buta atau tidak punya afirmasi atau perhatian pada sektor kesehatan, pendidikan, makanan pokok, waktu itu debatnya panjang di sini," ujar Sri Mulyani di DPR, Rabu (13/11).

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.