Warga NU Alumni UGM Tolak Penerimaan Kelola Tambang Batu Bara untuk Ormas - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Warga NU Alumni UGM Tolak Penerimaan Kelola Tambang Batu Bara untuk Ormas Jun 9th 2024, 23:29, by Mirsan Simamora, kumparanNEWS Ilustrasi tambang batu bara. Foto: Shutterstock Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU) menggelar konferensi pers terkait sikap mereka terhadap penggunaan energi terbarukan dan penolakan tambang batu bara di Indonesia yang diserahkan ke Ormas, Minggu (9/6). Peneliti Pusat Studi Energi UGM, Ahmad Rahma Wardhana, mengatakan alasan mereka menolak tambah diserahkan ke ormas, salah satunya adalah tambang dapat merusak lingkungan. "Saya ingin sampaikan kenapa kita atau NU harus menolak tambang, harus tidak masuk di dunia tambang. Pertama begini, secara lingkungan hidup itu batu bara jelas merusak, tidak bisa dibantah. Baik dari penambangannya yang merusak lingkungan dan karena penambangan terbuka, maupun dari sisi penggunaannya sebagai pembangkit listrik. Yang itu memiliki dampak lingkungan yang sangat signifikan," kata Ahmad dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (9/6). Menurut Alumni KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama) UGM ini, penolakan itu juga sejalan dengan sikap Indonesia yang mengkampanyekan transisi energi terbarukan. Ia menilai, seharusnya Indonesia yang telah mendapatkan hibah ratusan juta US dolar untuk menutup pembangkit listrik dari batu bara, harus menjalankan transisi energi terbarukan. "Menjelang G20, Indonesia itu sangat gencar mengkampanyekan transisi energi sedemikian rupa, sehingga mendapatkan hibah internasional sekian ratus juta US Dolar atau ratusan triliun untuk termasuk menutup beberapa pembangkit listrik batu bara," ucap Wardhana. Masuknya NU ke Tambang Batu Bara Wardhana mengatakan, masuknya NU di dunia pertambangan dinilai dapat menghambat proses transisi energi. Sebab, para pengusaha batu bara yang selama ini ingin meninggalkan bisnis itu jadi berpikir dua kali. "Tetapi ketika NU masuk, itu mereka akan ragu untuk melanjutkan transisi. Kenapa? NU itu dikenal sebagai lembaga yang punya pengaruh sosial politik yang besar. NU punya image sebagai lembaga yang menentukan halal, haram, atau makruhnya sesuatu. Para pengusaha batu bara dan pembangkit listrik batu bara yang mulai beralih itu jadi ragu. Wong NU saja mulai masuk batu bara, kenapa saya harus pergi?" tuturnya. Wardhana menilai, NU yang memiliki pengaruh sosial politik yang besar di Indonesia, akan membuat transisi energi menjadi batal. Semua karena keikutsertaan NU di dunia pertambangan. "Ini mereka jadi ragu. NU bukan hanya menghalalkan, tapi menganjurkan. Kenapa menganjurkan, karena langsung ikut. Sehingga kalau ini dilanjutkan oleh PBNU, agenda transisi energi di Indonesia bisa batal," ungkap Wardhana. Selain itu, ia menyebut, saat ini perubahan iklim semakin terasa. Ia khawatir, dalam kondisi tertentu saat desakan semakin kuat, para pengusaha tambang batu bara akan menjadikan dalil kemaslahatan umat sebagai alasan keberlanjutan usaha mereka. "Pada titik tertentu di masa depan, kalau NU tetap memilih (mengoperasikan tambang), kemudian dampak perubahan iklim yang sekarang sudah terasa itu semakin terasa, nanti pembangkit listrik tambah enggak mau ditutup. Alasannya sederhana, saya beli batu bara dari tambangnya NU. Kalau saya tutup pembangkit listrik saya, berarti saya nanti merusak kemaslahatan umat. Karena berarti saya menghentikan usahanya NU," jelasnya. Terakhir, ia khawatir NU akan berada pada posisi percepatan perubahan iklim yang mengkhawatirkan jika terlibat dalam tambang. "Dan kalau itu terjadi, berarti NU turut serta dalam berkontribusi rencana perubahan iklim yang menyeluruh," pungkasnya. Berikut pernyataan sikap warga NU alumni UGM: 1. Menolak kebijakan pemerintah memberikan izin kepada organisasi keagamaan untuk mengelola pertambangan seperti ekstraksi batubara karena akan merusak organisasi keagamaan yang seharusnya menjaga marwah sebagai institusi yang bermoral. 2. Meminta pemerintah untuk membatalkan pemberian izin tambang pada ormas keagamaan karena berpotensi hanya akan menguntungkan segelintir elit ormas, menghilangkan tradisi kritis ormas, dan pada akhirnya melemahkan organisasi keagamaan sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang bisa mengontrol dan mengawasi pemerintah, atas ongkos yang sebagian besar akan ditanggung oleh nahdliyin (rakyat). 3. Mendesak PBNU untuk menolak kebijakan pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan dan membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diajukan karena akan menjerumuskan NU pada kubangan dosa sosial dan ekologis. 4. Mendesak PBNU agar kembali berkhidmah untuk umat dengan tidak menerima konsesi tambang yang akan membuat NU terkooptasi menjadi bagian dari alat pemerintah untuk mengontrol masyarakat, serta terus mendorong penggunaan energi terbarukan. 5. Meminta PBNU untuk menata organisasi secara lebih baik dan profesional dengan mendayagunakan potensi yang ada demi kemandirian ekonomi tanpa harus masuk dalam bisnis kotor tambang yang akan menjadi warisan kesesatan historis. 6. Mendesak pemerintah untuk konsisten dengan agenda transisi energi Net Zero Energy 2060 yang di antaranya dengan meninggalkan batubara, baik sebagai komoditas ekspor maupun sumber energi primer, serta menciptakan enabling environment bagi tumbuhnya energi terbarukan melalui regulasi. 7. Mendesak pemerintah untuk mengawal kebijakan, mengawasi, dan melakukan penegakan hukum lingkungan atas terjadinya kehancuran tatanan sosial dan ekologi seperti perampasan lahan, penggusuran, deforestasi, eksploitasi, korupsi, dan polusi, akibat aktivitas pertambangan batubara. 8. Menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk berkonsolidasi dan terus berupaya membatalkan peraturan yang rawan menyebabkan kebangkrutan sosial dan ekologi. Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggandeng pihak ketiga untuk menggarap bisnis batu bara usai Presiden Jokowi memberikan restu organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola tambang. Penjelasan NU Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul usai menghadiri acara Jawa Timur Bershalawat di Jatim Expo, Surabaya, Kamis (28/12/2023). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, mereka sudah membentuk perusahaan terbatas (PT) untuk menggarap bisnis ini. Tapi akan menggandeng pihak ketiga di ahli bidang pertambangan. "PT ini kan nanti mendapat izin, izinnya nanti berapa hektar, syarat-syaratnya seperti apa segala macam. Dalam rangka pelaksanaan teknisnya tentu nanti ada konsultan, ada pihak-pihak yang profesional di bidang itu untuk bisa bekerja sama," ujarnya kepada kumparan, Sabtu (8/6). Gus Ipul menuturkan pihak ketiga di bidang profesional diperlukan karena bisnis tambang batu bara rumit. Terutama masalah lingkungan pascatambang. "PT ini tidak mungkin menggarap sendiri kan semua pemegang izin kan umumnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk menggarap. Jadi yang garap ada sendiri dan itu pasti rumit. Pasti diserahkan kepada ahlinya," kata Gus Ipul. Sementara ini, Gus Ipul enggan menyebut nama perusahaan yang dibentuk dan akan dijelaskan Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab bisnis ini oleh Ketua Umum PBNU, Gus Yahya. "Untuk kepengurusannya nanti sementara ini kita dari PBNU nanti dijelaskan Gus Gudfan penanggung jawabnya kan Gus Gudfan. Itu Gus Gudfan itu Bendahara Umum," kata Gus Ipul.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.