Nusron Copot 6 Pejabat ATR/BPN Imbas Pagar Laut di Tangerang - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Nusron Copot 6 Pejabat ATR/BPN Imbas Pagar Laut di Tangerang Jan 30th 2025, 12:48, by Ahmad Romadoni, kumparanNEWS Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nusron Wahid mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Foto: Youtube/ TVR Parlemen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan berdasarkan hasil investigasi dan audit yang dilakukan terhadap kasus pagar laut di Tangerang, pihaknya memecat 6 pejabat daerah yang berwenang. "Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Kamis (30/1). Tindak lanjut Kementerian ATR/BPN soal kasus pagar laut di Tangerang. Foto: Dok. ss youtube tv parlemene Nusron pun kemudian menyebutkan total 8 pegawai beserta jabatannya, berikut adalah daftarnya. JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. SH, eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. ET, eks Kepala Seksi Survei dan Pementaan. WS, Ketua Panitia A. YS, Ketua Panitia A. NS, Panitia A. LM, eks Kepala Survei dan Pementaan setelah ET. KA, Ex-PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Seorang nelayan mengendarai perahu diantara pagar laut. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan Nusron mengatakan 8 orang ini sudah diberikan sanksi oleh inspektorat ATR/BPN. Saat ini sedang dalam proses penerbitan surat keputusan penarikan jabatan dari 6 pegawai. "Tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut," kata Nusron. Selain itu, Nusron juga mencabut lisensi KJSB atau Kantor Jasa Survei Berlisensi yang merupakan badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan survei dan melakukan pemetaan tanah. Namun Nusron tidak menyebut nama perusahaan itu. "Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi," kata Nusron. "Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena kita menggunakan dua survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN," tuturnya.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.