terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:
Tito Kritik Mindset Kepala Daerah soal PAD: Sebagian Berpikir Cara Gigit Belanja - my blog
Dec 18th 2024, 12:21, by Wisnu Prasetiyo, kumparanNEWS
Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Awards Tahun 2024 Foto: Dok. Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkritik cara berpikir sebagian besar kepala daerah dan sekretaris daerah (Sekda) yang berlatar belakang birokrat. Ia menilai mereka hanya berpikir untuk belanja, bukan menaikkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Karena rekan-rekan kepala daerah saya enggak katakan semua birokrat. Hampir semuanya berpikir itu bagaimana caranya, enggak berpikir bagaimana cara naikkan pendapatan, yang dipikirkan bagaimana caranya gigit belanja. Akhirnya kena kasus," kata Tito dalam acara Penganugerahan APBD Awards dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).
Hal itu yang dalam pandangannya tidak ada inovasi baru yang dilahirkan kepala daerah. Berbeda dengan mereka yang berlatar belakang pengusaha. Tito menilai lebih kreatif.
Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Awards Tahun 2024 Foto: Dok. Kemendagri
"Jadi enggak ada inovasi terobosan kreatif untuk menaikkan terutama PAD dan BUMD. Itu biasanya memiliki insting itu teman-teman dari kalangan entrepreneur," ucap dia.
Mantan Kapolri itu menilai kepala daerah yang berlatar belakang birokrat lebih banyak berpikir cara menghabiskan anggaran untuk belanja.
"Padahal belanja itu sudah habis nanti untuk gaji pegawai yang wajib, sama tunjangan tambahan pegawai yaitu TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Kalau kita tukin (tunjangan kinerja) di pusat itu, belum lagi masalah pegawai honorer," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar