Aturan Pajak Reklame di Jakarta Diperbarui, Berikut Ketentuannya - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Aturan Pajak Reklame di Jakarta Diperbarui, Berikut Ketentuannya Apr 3rd 2025, 12:25, by kumparan Studio, kumparanBISNIS Pemprov DKI Jakarta mengingatkan para pelaku usaha dan masyarakat terkait aturan pajak reklame yang telah diperbarui. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan kembali kepada para pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya memahami kewajiban Pajak Reklame. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak reklame merupakan kontribusi penting bagi pembangunan kota dan pengelolaan lingkungan periklanan yang lebih tertib dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang aturan ini menjadi hal yang krusial bagi para penyelenggara reklame, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Apa Itu Pajak Reklame? Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, yakni segala bentuk media yang digunakan untuk promosi atau menarik perhatian publik terhadap suatu produk, jasa, atau kegiatan. Jenis reklame ini mencakup billboard, spanduk, stiker, selebaran, hingga reklame digital seperti videotron. Jenis Reklame yang Menjadi Objek Pajak Objek Pajak Reklame meliputi berbagai bentuk reklame, antara lain: Reklame papan/billboard/videotron/megatron Reklame kain (banner, spanduk, dan sejenisnya) Reklame stiker Reklame selebaran Reklame pada kendaraan (mobil, bus, motor, dll.) Reklame udara (balon udara, drone beriklan, dll.) Reklame apung (misalnya di sungai atau laut) Reklame film/slide Reklame peragaan (misalnya mannequin di depan toko) Jenis Reklame yang Tidak Dikenakan Pajak Terdapat beberapa jenis reklame yang tidak dikenakan pajak, di antaranya: Iklan di media elektronik atau cetak (internet, TV, radio, koran, majalah) Label atau merek pada kemasan produk Nama usaha atau profesi di tempat usaha sendiri Reklame oleh instansi pemerintah Reklame kegiatan politik, sosial, atau keagamaan non-komersial Reklame untuk tempat ibadah dan panti asuhan Reklame informasi kepemilikan tanah maksimal ukuran 1 m² Reklame milik perwakilan diplomatik, PBB, atau organisasi internasional Siapa yang Wajib Membayar Pajak Reklame? Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak: Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Bagaimana Pajaknya Dihitung? Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Jika papan reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga (agen), maka nilai sewa dihitung berdasarkan kontrak. Jika diselenggarakan sendiri, nilai sewa ditentukan berdasarkan faktor seperti: Jenis dan bahan reklame Lokasi pemasangan Durasi penayangan Ukuran reklame Jumlah media reklame yang digunakan Apabila nilai kontrak dianggap tidak wajar, maka pemerintah akan menentukan nilai sewa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame, sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Contoh perhitungan: Jika nilai sewa reklame sebesar Rp10.000.000, maka pajak yang harus dibayarkan adalah: Rp10.000.000 × 25% = Rp2.500.000 Waktu dan Lokasi Pembayaran Pajak Pajak reklame terutang sejak reklame mulai ditayangkan atau dipasang. Pemungutan dilakukan di wilayah DKI Jakarta, tempat reklame tersebut berada. Untuk reklame berjalan (misalnya pada kendaraan), pajak dipungut berdasarkan tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar. Pajak Reklame, Kontribusi untuk Kota Dengan adanya regulasi pajak reklame, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap seluruh penyelenggara reklame dapat berkontribusi terhadap pembangunan kota secara adil dan bertanggung jawab. Selain sebagai sumber pendapatan daerah, pajak reklame juga menjadi bagian dari upaya penataan tata ruang kota yang lebih estetik dan tertib. Pemahaman yang tepat mengenai ketentuan ini diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha untuk tetap taat pajak serta menghindari potensi sanksi hukum yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pajak daerah dan retribusi lainnya, masyarakat dapat mengakses laman resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau menghubungi layanan informasi pajak daerah.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.