Kemendagri Beberkan 16 Daerah Tak Mampu PSU Pilkada Imbas Tidak Ada Anggaran - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Kemendagri Beberkan 16 Daerah Tak Mampu PSU Pilkada Imbas Tidak Ada Anggaran Feb 27th 2025, 16:34, by Fadjar Hadi, kumparanNEWS Suasana Rapat Kerja Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri membahas persiapan pemungutan suara ulang Pilkada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan sebanyak 16 daerah belum sanggup melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilkada Serentak 2024. Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran bersama DPRD sesuai daerah yang harus dilakukan PSU. "Kemendagri akan mengusulkan agar pemerintah daerah dapat memenuhi penganggaran kebutuhan pendanaan PSU dalam APBD TA 2025 melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja dalam APBD TA 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025," kata Ribka dalam raker bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2). Suasana sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO Berikut 16 daerah yang belum sanggup melakukan PSU: Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Buru Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Pasaman Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Pesawaran Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Serang Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Parigi Moutong Kota Banjarbaru Kota Palopo Kota Sabang Suasana rekapitulasi suara PSU calon anggota DPD Sumbar di salah satu TPS di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (13/7/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan Selain itu, ada dua daerah lainnya juga yang harus dilakukan Pilkada ulang karena dimenangkan oleh kotak kosong. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. MK memutuskan 24 daerah dilakukan PSU karena berbagai permasalahan hukum maupun kesalahan administratif. Dari 24 daerah itu yang sanggup melakukan PSU hanya 8 daerah yakni: Kabupaten Bungo Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Barito Utara Kabupaten Magetan Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Siak Kabupaten Banggai

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.