terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:
Menteri Hukum: Kami Jadi Contoh Kementerian Lain Agar Transisi Mulus - my blog
Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Foto: YouTube/TVR Parlemen
Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Kerja perdana dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di ruang rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).
Supratman menjelaskan bahwa di awal periode ini, Kementerian Hukum sudah membentuk tim transisi imbas terpecah dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Kami telah membentuk tim transisi bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain," kata Supratman dalam rapat tersebut.
Kementerian Hukum dan HAM dalam periode dipecah menjadi 3 kementerian yakni yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) yang dibawahi satu Menteri Koordinator (Menko).
Kini, Kemenkum tengah fokus menata ulang birokrasi di kementeriannya, Supratman menyebut proses ini sebagai pelaksanaan penataan.
"Ada pun transisi kementerian hukum dan HAM RI, yang pertama adalah terkait dengan penataan di bidang regulasi dan kelembagaan, kemudian bidang program dan anggaran, bidang sumber daya manusia, kemudian aset barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa, serta keuangan," katanya.
Selain mengurus birokrasi, Supratman mengatakan kementeriannya juga mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto yaitu melakukan review terhadap seluruh undang-undang dan peraturan menteri.
"Presiden menugaskan kepada kami untuk melakukan upaya review terhadap seluruh undang-undang peraturan pemerintah termasuk di dalamnya adalah peraturan Menteri agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya satu langkah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045," tuturnya.
Hingga saat ini, rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, masih berlangsung secara terbuka.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar