Jaksa Agung ke Kepala Daerah di Retreat: Tak Ada Tempat Aman Bagi Koruptor - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Jaksa Agung ke Kepala Daerah di Retreat: Tak Ada Tempat Aman Bagi Koruptor Feb 26th 2025, 16:48, by M Lutfan D, kumparanNEWS Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi pemateri dalam retret para kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025). Foto: Kejagung RI Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi pemateri dalam retreat para kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2). Dia menyampaikan materi terkait pencegahan dan penanganan korupsi. Di hadapan para kepala daerah tersebut, Burhanuddin menegaskan pihaknya akan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Hal ini dibuktikan dengan sederet kasus korupsi yang telah diungkap. "Tidak ada tempat aman bagi koruptor. Kejaksaan berkomitmen penuh untuk menindak tegas setiap pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Siapa pun dan dari partai mana pun, jika terbukti melakukan korupsi, maka akan kami proses sesuai hukum yang berlaku," kata Burhanuddin dalam keterangannya, Rabu (26/2). Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi pemateri dalam retreat para kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025). Foto: Kejagung RI Menurut dia, korupsi di Indonesia telah mengakar dan memiliki dampak luas. Sehingga, upaya dalam memberantasnya perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Para kepala daerah juga diimbau untuk proaktif. "Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi ekonomi dan sosial bangsa. Oleh karena itu, setiap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus menjadikan integritas dan transparansi sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan," tuturnya. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi pemateri dalam retret para kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025). Foto: Kejagung RI Di sisi lain, Burhanuddin juga menyoroti tingginya biaya politik. Berdasarkan Litbang Kemendagri, biaya untuk menjadi bupati atau wali kota mencapai Rp 20-30 miliar, sementara gubernur Rp 100 miliar. "Fenomena ini berpotensi menimbulkan praktik politik balas budi yang merugikan negara," imbuh dia. Karena itu, Burhanuddin menekankan, agar para kepala daerah agar menjunjung tinggi integritas demi mewujudkan pemerintahan yang bersih. "Saya berharap agar ke depannya para unsur pimpinan dan lembaga di daerah dapat memperkuat sinergi khususnya melalui forum komunikasi pimpinan daerah dengan meningkatkan kerja sama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi," ujar dia. "Dengan begitu, kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat," pungkasnya.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.