Ormas Dilarang Memaksa Minta Sumbangan jika Melanggar Bisa Dibubarkan - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Ormas Dilarang Memaksa Minta Sumbangan jika Melanggar Bisa Dibubarkan Apr 23rd 2025, 18:54, by Fadjar Hadi, kumparanNEWS Ilustrasi pungutan liar. Foto: Shutterstock Pemerintah tidak melarang masyarakat jika ingin mendirikan ormas. Ketentuan ini memang diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. UU 13/2013 telah mengatur dengan jelas apa saja yang menjadi hak, kewajiban, larangan hingga sanksi sebuah ormas. Meski begitu, berdasarkan realita di lapangan, banyak ormas yang menyimpang dan tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat negara. Misalnya, masih banyak ormas memaksa hingga mengancam demi mendapat sumbangan. Terutama menjelang hari raya. Padahal, aturan jelas mengatur ormas dilarang minta sumbangan dengan cara yang melawan aturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 59 ayat 3. Ilustrasi pungutan liar. Foto: Shutterstock Berikut bunyinya: 3. Ormas dilarang: a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. Mengumpulkan dana untuk partai politik. Sementara larangan ormas mengancam dan melakukan kekerasan kepada masyarakat diatur dalam Pasal 59 ayat 2 point d. Berikut bunyinya: 2. Ormas dilarang: d. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; Dari Mana Pendapatan Ormas? Jika ormas dilarang meminta sumbangan, lantas dari mana mereka mendapat pemasukan untuk menjalankan operasionalnya? Teknis ini sudah diatur dalam Pasal 37 terkait keuangan ormas. Keuangan ormas berasal dari iuran anggota hingga hasil usaha. Ormas juga diperbolehkan untuk menerima sumbangan. Namun tidak boleh memaksa. Berikut bunyi Pasal 37: 1. Keuangan Ormas dapat bersumber dari: a. iuran anggota; b. bantuan/sumbangan masyarakat; c. hasil usaha Ormas; d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing; e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau f. anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. 2. Keuangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel. 3. Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ormas menggunakan rekening pada bank nasional. UU juga mengatur agar ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota, wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART. Begitu pun jika ormas menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan, wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala. "Sumber keuangan ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 38 ayat 3. Ormas Bisa Dirikan Badan Usaha Tidak hanya itu, dalam rangka membantu operasional, berdasarkan Pasal 39 ormas yang berbadan hukum diperkenankan mendirikan badan usaha. Ormas pun dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari ormas lainnya, masyarakat, dan/atau swasta. "Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi," jelas Pasal 39 ayat 3. Ormas Bisa Dibubarkan jika Langgar Aturan Sanksi terberat terhadap ormas bermasalah adalah pembubaran. Namun, wajib ada putusan pengadilan. Aturan ini tertera dalam Pasal 71. Selain itu, persidangan pembubaran ormas harus diucapkan terbuka untuk umum. Artinya, pemerintah tidak bisa sembarang jika mau membubarkan ormas. Berikut bunyinya: Pasal 71 Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Nomor Provinsi Jumlah Ormas ber-SKT Jumlah Ormas Berbadan Hukum Total 1 ACEH 132 10.465 10.597 2 SUMATERA UTARA 56 16.822 16.878 3 SUMATERA SELATAN 53 7.745 7.798 4 BENGKULU 5 2.074 2.079 5 SUMATERA BARAT 7 7.706 7.713 6 KEP. BANGKA BELITUNG 22 2.607 2.629 7 LAMPUNG 7 9.599 9.606 8 KEPULAUAN RIAU 7 7.406 7.413 9 JAMBI 32 4.481 4.513 10 DKI JAKARTA 107 32.513 32.620 11 JAWA BARAT 20 116.627 116.647 12 D.I YOGYAKARTA 7 6.018 6.025 13 JAWA TIMUR 26 118.129 118.155 14 RIAU 17 12.388 12.405 15 JAWA TENGAH 5 110.474 110.479 16 BANTEN 14 24.824 24.838 17 BALI 3 6.105 6.108 18 NUSA TENGGARA BARAT 83 7.169 7.252 19 NUSA TENGGARA TIMUR 4 2.118 2.122 20 KALIMANTAN BARAT 82 4.375 4.457 21 KALIMANTAN TENGAH 28 3.480 3.508 22 KALIMANTAN SELATAN 43 9.237 9.280 23 KALIMANTAN TIMUR 76 6.900 6.976 24 KALIMANTAN UTARA 35 814 849 25 SULAWESI UTARA 2 1.265 1.267 26 SULAWESI TENGAH 14 1.894 1.908 27 SULAWESI SELATAN 417 9.546 9.963 28 SULAWESI TENGGARA 52 2.390 2.442 29 GORONTALO 0 1.091 1.091 30 SULAWESI BARAT 35 1.206 1.241 31 MALUKU 66 804 870 32 MALUKU UTARA 61 840 901 33 PAPUA 12 1.943 1.955 34 PAPUA BARAT 0 2.107 2.107 35 PAPUA SELATAN 0 0 0 36 PAPUA TENGAH 0 0 0 37 PAPUA PEGUNUNGAN 0 0 0 38 PAPUA BARAT DAYA 0 0 0 Jumlah 1530 553.162 554.692 1.106.324 Menjamurnya Ormas Disorot DPR Berdasarkan data Kemendagri pada 5 Maret 2024, tercatat jumlah ormas di Indonesia mencapai 554.692. Rinciannya, 1.530 ber-SKT dan 553.162 berbadan hukum. Jumlah ormas ini mungkin saja bisa lebih dari 554 ribu karena ada yang tidak terdaftar di Kemendagri. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, menilai ormas yang meresahkan tumbuh subur akibat lemahnya penegakan hukum dan 'permissive culture' terhadap kelompok berbasis kekuatan massa. Ia mendesak aparat tidak segan untuk menindak tegas. "Polri harus terus hadir di tengah masyarakat untuk menenangkan hati rakyat. Masyarakat berharap polisi bisa bekerja penuh keadilan dan sigap, tidak pandang bulu, tidak perlu menunggu peristiwa viral terlebih dahulu," kata Evita. "Selama aparat masih berkompromi dengan ormas yang punya afiliasi politik atau dukungan massa besar, premanisme akan sulit diberantas. Jika masih seperti ini, dunia industri dan pariwisata akan semakin dirugikan," tutur dia. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Sahroni mendorong aparat jangan ragu dan takut dalam menindak aksi premanisme. "Kita jangan kalah sama premanisme. Untuk penindakan penegakan hukum, jangan mundur," kata Sahroni.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.