Komisi V DPR Harap PPPK Kementerian Tak Kehilangan Pekerjaan Imbas Efisiensi - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Komisi V DPR Harap PPPK Kementerian Tak Kehilangan Pekerjaan Imbas Efisiensi Feb 13th 2025, 15:58, by Muhammad Darisman, kumparanBISNIS Rapat Kerja Komisi V bersama mitra kerja pada Kamis (14/2) di Gedung DPR, Jakarta Pusat. Foto: Argya D. Maheswara/kumparan Komisi V DPR RI menyetujui adanya rekonstruksi atau pengurangan jumlah efisiensi anggaran bagi mitra kerja. Mitra kerja Komisi V DPR RI yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG hingga Basarnas. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap dengan rekonstruksi ini, tidak ada pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di masing-masing kementerian/lembaga. "Kami berharap ada beberapa isu penting yang kami bahas rapat internal, pertama gaji pegawai baik pegawai negeri maupun PPPK. Kalau pegawai negeri aman lah, yang megap-megap ini PPPK, harap cemas supaya tidak membuat mereka kehilangan pekerjaan," ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi V bersama mitra kerja di Gedung DPR, Jakarta Pusat pada Kamis (13/2). Ia berharap pegawai mercusuar Kementerian Perhubungan tetap dapat bekerja dan mercusuar dapat beroperasi dengan normal. "Kementerian PU, pasti punya PPPK banyak, ada lebih 100 ribu PPPK, kami harap semua tetap melaksanakan tugas yang baik," ujarnya. "Kalau memang efisiensi, lakukanlah searif dan sebijaksana mungkin," ujar Lasarus. Berikut Rincian Anggaran Mitra Kerja Komisi V setelah Rekonstruksi: Kementerian PU Pagu indikatif APBN 2025: Rp 110.952.654.255.000 Efisiensi: Rp 81.380.706.000.000 APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 29.571.948.255.000 APBN setelah rekonstruksi: Rp 50.483.116.613.000 Kementerian Perhubungan Pagu indikatif APBN 2025: Rp 31.456.159.866.000 Efisiensi: Rp 17.873.263.000.000 APBN 2025 setelah Efisiensi: Rp 13.582.896.866.000 APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 17.725.885.258.000 Kementerian PKP Pagu indikatif APBN 2025: Rp 5.274.391.058.000 Efisiensi: Rp 3.661.095.000.000 APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 1.613.296.058.000 APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 3.462.002.214.000 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pagu indikatif APBN 2025: Rp 2.192.387.697.000 Efisiensi: Rp 1.034.396.000.000 APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 1.157.991.697.000 APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 1.469.656.176.000 Kementerian Transmigrasi Pagu indikatif APBN 2025: Rp 122.419.152.000 Efisiensi: Rp 47.396.000.000 APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 75.023.152.000 APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 83.509.623.000 BMKG Pagu indikatif APBN 2025: Rp 2.826.897.302.000 Efisiensi: Rp 1.423.397.000.000 APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 1.403.500.302.000 APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 1.781.803.729.000 Basarnas Pagu indikatif APBN 2025: Rp 1.497.578.812.000 Efisiensi: Rp 486.098.000 APBN 2025 setelah efisiensi: Rp 1.011.480.812.000 APBN 2025 setelah rekonstruksi: Rp 1.088.431.570.000

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.