Hakim Pemvonis Bebas Ronald Tannur Minta Rekening Istri-HP Anak Dikembalikan - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Hakim Pemvonis Bebas Ronald Tannur Minta Rekening Istri-HP Anak Dikembalikan Jan 2nd 2025, 14:40, by Fachrul Irwinsyah, kumparanNEWS Erintuah Damanik saat dijumpai di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (3/12/2019). Foto: ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus Salah satu Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur, Erintuah Damanik, meminta rekening istri dan ponsel anaknya yang disita oleh penyidik Kejagung dapat dikembalikan. Hal itu disampaikannya saat menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi dalam kasus vonis bebas Ronald Tannur, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (2/1). Erintuah menyebut, rekening istrinya tersebut juga merupakan rekening tabungan bersama atau Qualitate Qua (QQ). Uang dalam rekening itu, lanjut dia, bakal digunakan untuk keperluan mertuanya yang tengah sakit. "Ada kemarin yang disita oleh penuntut umum rekening istri saya QQ nama mertua saya. Itu adalah keuangan yang dikelola oleh istri saya untuk mertua saya, Pak, karena mertua saya sekarang sedang sakit," ujar Erintuah di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (2/1). "Mohon, Pak, supaya itu diserahkan. Soalnya habis sidang minggu depan, istri saya pulang mau lihat mertua saya, Pak, supaya uang itu dikembalikan, dikelola oleh saudaranya," pintanya. Erintuah menekankan bahwa rekening yang disita tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang menjeratnya sebagai terdakwa. "Ada itu atas nama Rita Sidahuruk qq KD Silalahi dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Saya mohon, Pak, supaya boleh itu dikembalikan," ucap dia. "Supaya nanti istri saya bisa mengembalikan kepada saudaranya untuk mengelola itu untuk keperluan mertua saya," imbuhnya. Hakim Kasus Ronald Tannur (topi hitam) yang telah ditetapkan sebagai tersangka Erintuah Damanik keluar dari gedung usai diperiksa Kejaksaan Agung RI, Selasa (5/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan Lebih lanjut, Erintuah juga meminta agar ponsel milik anaknya yang turut disita agar dikembalikan. Ia menyebut, sang anak tengah menjalani penempatan notaris. "Terus kemudian ada satu HP anak saya, Pak, kebetulan di situ ada, anak saya sekarang sedang penempatan notaris, Pak, ada di situ nomor kode alfanya, Pak, di dalam HP itu," tutur Erintuah. "Dan mohon juga kalau boleh diperkenan supaya dikembalikan juga, Pak, itu ke anak saya, Pak. Terima kasih, Pak," pungkasnya. Menanggapi itu, Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso pun meminta agar permohonan Erintuah tersebut bisa disampaikan secara tertulis ataupun melalui penasihat hukumnya. "Nanti silakan Bapak ajukan aja secara tertulis atau melalui penasihat hukumnya. Silakan begitu, ya, nanti kami pertimbangkan, tembusannya juga ada ke penuntut umum, ya," kata Hakim Teguh. Tiga hakim PN Surabaya Mangapul (kiri), Erintuah Damanik (tengah) dan Heru Hanindyo (kanan) mengenakan rompi tahanan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rabu (23/10/2024). Foto: Dok. Kejati Jatim Adapun dalam dakwaannya, Erintuah bersama dua hakim PN Surabaya lainnya, Mangapul dan Heru Hanindyo, didakwa menerima suap sebesar Rp 4,6 miliar, dengan rincian Rp 1 miliar dan SGD 308.000 atau setara dengan Rp3.671.446.240 (Rp 3,6 miliar). Tak hanya itu, mereka juga didakwa menerima gratifikasi terkait pengaturan vonis bebas Ronald Tannur. Jumlah gratifikasi yang diterima masing-masing hakim tersebut beragam. Untuk Erintuah Damanik, ia didakwa menerima gratifikasi berupa uang dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing. Jumlahnya ditaksir mencapai Rp 608,8 juta. Berikut rinciannya: Uang sebesar Rp97.500.000; Uang sebesar SGD 32.000 (Rp381.495.680 atau Rp 381,4 juta), yang tersimpan di dalam amplop putih; dan Uang sebesar MYR 35.992,25 (Rp129.857.050,64 atau Rp 129,8 juta) yang tersimpan di dalam 1 buah tas handbag/clutch warna cokelat. Akibat perbuatannya, Erintuah didakwa melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia juga didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.