terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:
Prabowo Sindir Sri Mulyani Banyak Pejabat Belum Dapat Mobil Dinas: Kerja Bakti - my blog
Apr 8th 2025, 15:00, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS
Presiden Prabowo Subianto buka puasa bersama denga Menkeu Sri Mulyani di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025). Foto: Dok. Istimewa
Presiden Prabowo Subianto menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir anggaran, sehingga banyak pejabat pemerintahan belum mendapatkan mobil dinas.
Prabowo mengatakan, banyak pejabat pemerintahan yang orang kaya, namun kerja di pemerintahan tanpa mobil dinas memasuki 6 bulan masa pemerintahannya. Dia menilai hal tersebut sebagai kerja bakti.
"Kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Tidak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih lho. Menteri Keuangan, banyak yang belum dapat mobil dinas. Mereka kerja 6 bulan ini kerja bakti," katanya saat Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4).
Meski demikian, Prabowo berterima kasih kepada Sri Mulyani karena sudah mulai membuka blokir anggaran, sehingga APBN yang dialokasikan untuk belanja pemerintah mulai cair.
"Tapi ya terima kasih sudah mulai cair. Diblokirnya sudah dibuka," lanjut Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta pada Selasa (8/4/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Sebelumnya, Prabowo memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.
Penghematan yang diinstruksikan mencapai Rp 306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga, sementara Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.
Prabowo menegaskan, hasil identifikasi efisiensi anggaran harus disampaikan kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar