Pemerintah Buka Opsi Turunkan Pungutan Impor Khusus dari AS - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Pemerintah Buka Opsi Turunkan Pungutan Impor Khusus dari AS Apr 7th 2025, 17:59, by Angga Sukmawijaya, kumparanBISNIS Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka potensi mengurangi pungutan impor khusus dari Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia, baik dari sisi kepabeanan maupun perpajakan. Hal ini akan menjadi salah satu bahan negosiasi usai penerapan tarif oleh Presiden AS Donald Trump. Indonesia saat ini tengah menggodok proposal yang akan diajukan kepada United States Trade Representative (USTR), berisi solusi meningkatkan nilai impor AS ke Indonesia. Sebab, saat ini AS mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia hingga USD 18 miliar. Dengan berbagai kemudahan impor, diharapkan angka yang defisit itu bisa membaik, alias nilai impor AS ke Indonesia diharapkan semakin meningkat. Airlangga menjelaskan, salah satu kemudahan yang sedang dikaji yakni terkait pungutan impor. Pertama bea masuk, meskipun saat ini tarifnya terbilang rendah, bahkan mayoritas sudah 0 persen seperti produk kedelai dan gandum. Kemudian dari sisi pungutan perpajakan. "Sebetulnya import tariff kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah, 5 persen bahkan untuk wheat maupun soya bean itu sudah 0. Hal lain tentu kita akan lihat terkait PPh dan PPN impor," ungkapnya saat konferensi pers, Senin (7/4). Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan pihak Kemenkeu menyiapkan beberapa opsi yang akan ditawarkan kepada pihak AS, baik itu dari segi tarif maupun administrasi. Saat ditanya terkait kemungkinan penurunan PPh dan PPN impor atau bahkan menihilkannya, Anggito menyebutkan pemerintah membuka segala kemungkinan opsi tersebut. "Itu semua menu kita buka opsinya. Kita tidak mau bilang apa-apa. Pokoknya semua itu kita sampaikan ini adalah benefit dan cost benefit," kata Anggito. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan relaksasi yang akan ditawarkan pada dasarnya sudah diterapkan, terutama dengan implementasi sistem Coretax. Presiden Donald Trump menunjukkan grafik tarif impor baru dengan disaksikan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick saat "Make America Wealthy Again" di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (2/4/2025). Foto: Brendan Smialowski/AFP Kemudahan pertama melalui Coretax yang meliputi pre-populated SPT, taxpayer, account management, revenue accounting system, dan lain sebagainya. Kemudian, percepatan pemeriksaan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 15 tahun 2025 yang berlaku per 10 Februari 2025. "Ini memang perlu disosialisasikan lebih banyak, di mana jangka waktu pemeriksaan selama ini maksimum 12 bulan, itu menjadi 6 bulan," tutur Febrio. Selanjutnya, transfer pricing terhadap wajib pajak (WP) grup, yang selama ini maksimum 24 bulan, turun menjadi 10 bulan. Lalu penyederhanaan proses restitusi pajak untuk PPh dengan pajak di bawah Rp 100 juta melalui PMK No 119 Tahun 2024 "Jadi lebih bayar pajak penghasilan, diberikan pengembalian tanpa pemeriksaan. Jadi itu langsung dan juga ada pengurangan sanksi dalam hal dilakukan pemeriksaan, ditemukan kekurangan pembayaran pajak," katanya. Seluruh kemudahan sistem perpajakan tersebut, kata dia, menjadi salah satu poin negosiasi yang akan ditawarkan, bukan hanya karena ada tarif AS, namun untuk reformasi sistem perpajakan secara keseluruhan. "Sehingga transparansi, kecepatan, dan efektivitasnya itu memang bukan hanya gara-gara kita sedang berhadapan dengan Amerika Serikat, tetapi ini memang reform yang memang sudah kita siapkan untuk kemudahan pengusaha," jelas Febrio. Kemudian terkait kepabeanan, lanjut Febrio, terdapat penetapan nilai kepabeanan berdasarkan price range. Nantinya sepanjang importir mempunyai nilai bukti kuat, dia bisa menggunakan nilai transaksi apa adanya. "Beberapa hal reformasi struktural yang memang kita siapkan. Lagi-lagi bukan hanya gara-gara konteks Trump, tetapi memang kita membutuhkan untuk meningkatkan kemudahan bagi dunia usaha," imbuh Febrio. Namun saat ditanya terkait relaksasi perpajakan atau kepabeanan yang akan ditawarkan kepada AS, dia enggan menjawab secara rinci, sebab masih dalam tahap pembahasan. "Saya enggak spekulasi, tapi menunya sudah kita siapkan. Nanti saja, masa mau negosiasi kita bocorin? Semua menunya kita siapkan supaya Pak Menko punya menu yang lengkap," ujar Febrio.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.