Pesan Yusril ke Para Penggugat Hasil Pilkada 2024: Terima Apa pun Putusan MK - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Pesan Yusril ke Para Penggugat Hasil Pilkada 2024: Terima Apa pun Putusan MK Jan 2nd 2025, 11:47, by Ahmad Romadoni, kumparanNEWS Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berikan keterangan pers terkait pemindahan tahanan terpidana mati kasus psikotropika asal Prancis Serge Atlaoui di Jakarta, Jumat (20/12). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menyidangkan gugatan perkara hasil perselisihan (PHP) Pilkada 2024. Sidang dimulai 8 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra meminta agar setelah diputuskan nanti semua pihak yang berperkara bisa menerima dan mematuhi putusan. "Apa pun putusan mahkamah harus dihormati, harus kita patuhi karena memang putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding," kata Yusril usai hadiri laporan 2024 MK sekaligus pembukaan masa sidang 2025 di MK, Jakarta, Kamis (2/1). Suasana sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi pada Kamis (2/1/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan Yusril menyebut dari sisi pemerintah, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam proses gugatan. Namun, ia menyebut, kalau MK perlu mendapatkan keterangan dari pemerintah daerah, Yusril memastikan akan pihaknya mengakomodir. "Kalau pun ada nanti kami juga akan melakukan koordinasi dengan instasi pemerintah yang lain supaya mahkamah dapat mengambil putusan yang sebaik-baiknya," ujarnya. MK akan segera melakukan sidang PHP Pilkada 2024. Total ada 314 gugatan PHP Pilkada. "Ada 314 perkara. Dan kami sudah, insyaallah kami sudah menyiapkan, sebagaimana kami menyiapkannya juga untuk Pileg maupun Pilpres, kami sudah siap untuk menangani PHPU Pilkada di tahun 2025 ini," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih di lokasi yang sama. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keterangan pers usai menandatangani perjanjian kesepakatan terkait pemulangan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane di Jakarta, Jumat (6/12/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan Enny mengatakan, dalam mengadili perkara tersebut MK akan membentuk tiga panel. "Dan berkenaan dengan itu, kami sudah membagi untuk 3 panel hakim. Berkenaan dengan PHPU Pilkada. Dan itu pembagian panel itu formasinya sama dengan yang dilakukan untuk Pileg yang lalu," ujarnya.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.