Ormas Makin Menjamur di RI: Jumlahnya Capai 554 Ribu, Terbanyak di Pulau Jawa - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Ormas Makin Menjamur di RI: Jumlahnya Capai 554 Ribu, Terbanyak di Pulau Jawa Apr 23rd 2025, 15:19, by Fadjar Hadi, kumparanNEWS Sejumlah pengendara kendaraan bermotor melintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta, Jumat (21/3/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan Ormas belakangan ini menuai sorotan masyarakat. Penyebabnya, kegiatan yang mereka lakukan sering kali dianggap merugikan dan meresahkan masyarakat. Mulai dari oknum ormas yang melakukan pemalakan, pungli, penganiayaan hingga perusakan terhadap fasilitas umum atau negara. Keberadaan ormas seakan makin menjamur di Indonesia. Hampir setiap kabupaten/kota bahkan hingga tingkat RT/RW ada ormas. Meski belakangan ormas kerap berbuat masalah, keberadaan mereka dilindungi dan diatur negara sebagaimana dijelaskan dalam UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. "Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila," bunyi Pasal 1dikutip pada Rabu (23/4). Selain itu, negara tidak memberikan batasan kepada masyarakat yang ingin mendirikan ormas. Namun kini muncul pertanyaan. Sebenarnya, ada berapa jumlah ormas di Indonesia? Nomor Provinsi Jumlah Ormas ber-SKT Jumlah Ormas Berbadan Hukum Total 1 ACEH 132 10.465 10.597 2 SUMATERA UTARA 56 16.822 16.878 3 SUMATERA SELATAN 53 7.745 7.798 4 BENGKULU 5 2.074 2.079 5 SUMATERA BARAT 7 7.706 7.713 6 KEP. BANGKA BELITUNG 22 2.607 2.629 7 LAMPUNG 7 9.599 9.606 8 KEPULAUAN RIAU 7 7.406 7.413 9 JAMBI 32 4.481 4.513 10 DKI JAKARTA 107 32.513 32.620 11 JAWA BARAT 20 116.627 116.647 12 D.I YOGYAKARTA 7 6.018 6.025 13 JAWA TIMUR 26 118.129 118.155 14 RIAU 17 12.388 12.405 15 JAWA TENGAH 5 110.474 110.479 16 BANTEN 14 24.824 24.838 17 BALI 3 6.105 6.108 18 NUSA TENGGARA BARAT 83 7.169 7.252 19 NUSA TENGGARA TIMUR 4 2.118 2.122 20 KALIMANTAN BARAT 82 4.375 4.457 21 KALIMANTAN TENGAH 28 3.480 3.508 22 KALIMANTAN SELATAN 43 9.237 9.280 23 KALIMANTAN TIMUR 76 6.900 6.976 24 KALIMANTAN UTARA 35 814 849 25 SULAWESI UTARA 2 1.265 1.267 26 SULAWESI TENGAH 14 1.894 1.908 27 SULAWESI SELATAN 417 9.546 9.963 28 SULAWESI TENGGARA 52 2.390 2.442 29 GORONTALO 0 1.091 1.091 30 SULAWESI BARAT 35 1.206 1.241 31 MALUKU 66 804 870 32 MALUKU UTARA 61 840 901 33 PAPUA 12 1.943 1.955 34 PAPUA BARAT 0 2.107 2.107 35 PAPUA SELATAN 0 0 0 36 PAPUA TENGAH 0 0 0 37 PAPUA PEGUNUNGAN 0 0 0 38 PAPUA BARAT DAYA 0 0 0 Jumlah 1530 553.162 554.692 1.106.324 Berdasarkan data Kemendagri pada 5 Mar 2024, tercatat jumlah ormas di Indonesia mencapai 554.692. Rinciannya, 1.530 ber-SKT dan 553.162 berbadan hukum. Jumlah ormas ini mungkin saja bisa lebih dari 554 ribu karena ada yang tidak terdaftar di Kemendagri. Jika dilihat berdasarkan sebaran per provinsi, ternyata provinsi yang mempunyai jumlah ormas terbanyak ada di Jawa Timur. Jumlah ormas di sana mencapai 118.155. Sedangkan urutan kedua ada Jawa Barat dengan total 116.647 ormas dan urutan ketiga ada Jawa Tengah dengan jumlah 110.479. Bagaimana dengan Ibu Kota Jakarta? Jumlah ormas di DKI juga cukup banyak yakni 32.620. Sementara jumlah ormas di provinsi baru yakni Papua Tengah, Selatan, Pegunungan dan Barat Daya belum terdata. Beda Ormas ber-SKT dan Berbadan Hukum Merujuk data Kemendagri, jumlah ormas berbadan hukum lebih banyak dibanding ormas ber-SKT. Pertanyaannya, apa perbedaannya? Berikut perbedaannya: Ormas Berbadan Hukum Dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Daftar secara otomatis setelah pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Tidak memerlukan SKT setelah pengesahan badan hukum. Ormas Tidak Berbadan Hukum (ber-SKT) Mendapatkan SKT dari Kementerian Dalam Negeri setelah pendaftaran. SKT merupakan bukti bahwa ormas tersebut telah terdaftar secara resmi di administrasi pemerintahan. Syarat pendaftaran ormas tidak berbadan hukum meliputi akta pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, NPWP, surat pernyataan tidak sengketa, dan pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. Sejumlah anggota dewan berkumpul bersama keluarga usai melaksanakan pelantikan anggota MPR/DPR/DPD RI periode 2024/2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan Marak Ormas Disorot DPR Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, menilai ormas yang meresahkan tumbuh subur akibat lemahnya penegakan hukum dan 'permissive culture' terhadap kelompok berbasis kekuatan massa. Ia mendesak aparat tidak segan untuk menindak tegas. "Polri harus terus hadir di tengah masyarakat untuk menenangkan hati rakyat. Masyarakat berharap polisi bisa bekerja penuh keadilan dan sigap, tidak pandang bulu, tidak perlu menunggu peristiwa viral terlebih dahulu," kata Evita. "Selama aparat masih berkompromi dengan ormas yang punya afiliasi politik atau dukungan massa besar, premanisme akan sulit diberantas. Jika masih seperti ini, dunia industri dan pariwisata akan semakin dirugikan," tutur dia. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Sahroni mendorong aparat jangan ragu dan takut dalam menindak aksi premanisme. "Kita jangan kalah sama premanisme. Untuk penindakan penegakan hukum, jangan mundur," kata Sahroni.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.