Ahmad Sahroni: ART Harus Punya Sertifikasi dan Gaji Standar - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Ahmad Sahroni: ART Harus Punya Sertifikasi dan Gaji Standar Apr 15th 2025, 13:32, by Rachmadi Rasyad, kumparanNEWS Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni di Mapolda Sumbar. Foto: Irwanda. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyoroti kasus penganiayaan terhadap ART berinisial SR oleh majikannya di Jakarta Timur. Dia bahkan meninjau langsung ke Polres Jakarta Timur terkait penanganan kasus itu. Ke depan, Sahroni mengharapkan peristiwa serupa tak lagi terjadi di kemudian hari. Dia juga berharap para ART dapat mempunyai standar upah dan sertifikat sehingga tak lagi menjadi korban. "Ada tugas baru kepada DPR yaitu khususnya Komisi IX untuk memikirkan bagaimana para ART ini memiliki hak standar yang disampaikan Bapak Kapolres (Jakarta Timur) tadi adalah standar gaji standar di mana ART ini benar-benar memiliki sertifikat agar tidak lagi kejadian yang sama diulang ke depannya.," kata dia di Polres Metro Jakarta Timur pada Selasa (15/4). Sahroni mengaku bakal berkoordinasi dengan Komisi IX DPR RI untuk membahas soal masih para ART. Dia menegaskan bahwa para ART mesti mendapatkan perlindungan yang layak. "Bagaimana menyikapi atau melindungi ART dari segala bentuk penganiayaan dan kita harap jangan lagi ada cerita tentang penganiayaan terhadap ART," ujar dia. Bendara umum Nasdem Ahmad Sahron di sidang terbuka disertasi di Universitas Borobudur, Jakarta Timur, Minggu (8/9/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah memastikan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan menjadi salah satu RUU yang masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) tahun ini. Tujuan dari RUU PPRT adalah agar ada pengakuan PRT sebagai pekerja yang memiliki hak dan mendapatkan perlindungan hukum. Mulai dari perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan. RUU PPRT juga memberikan kepastian hukum yang mengatur hubungan antara PRT, pemberi kerja, pemerintah, dan pihak lain yang terkait. Kemudian menjamin hak-hak asasi PRT, seperti tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, bangsa, ras, agama, suku, bahasa, dan warna kulit, serta meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan PRT dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.