terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download

>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:

Cak Imin Tegaskan Tak Ada Tambahan Bansos untuk Hadapi PPN 12 Persen - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban
 
Cak Imin Tegaskan Tak Ada Tambahan Bansos untuk Hadapi PPN 12 Persen
Dec 25th 2024, 16:56, by Ema Fitriyani, kumparanBISNIS

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di DPR RI, Senin (2/12/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di DPR RI, Senin (2/12/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan tidak akan memberikan bansos tambahan meski PPN 12 persen diterapkan Januari 2025.

Menurut dia, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tidak akan membebani masyarakat. Jadi tak harus diberikan bantuan oleh negara berupa bansos.

"Enggak ada, PPN tidak ada kaitannya dengan bansos khusus," kata Cak Imin saat ditemui di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (25/12).

Cak Imin menilai kenaikan PPN tahun juga memungkinkan ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Dana yang terkumpul dari PPN 12 persen juga digunakan untuk memenuhi keperluan subsidi semua jenis.

Dalam kebijakan kenaikan PPN, pemerintah memberikan pengecualian untuk barang-barang kebutuhan pokok (sembako) dan jasa tertentu. Barang-barang seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, serta jasa pendidikan dan kesehatan tidak akan dikenakan PPN. Pemerintah juga berencana memberikan insentif perpajakan senilai Rp 445 T dengan sasaran penerima manfaat adalah UMKM, dunia usaha, dan rumah tangga.

Penegasan Cak Imin ini bertolak belakang dengan usulan PDIP. Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan partainya mendukung PPN 12 persen, tapi mengajukan 9 usulan mitigasi agar beban rakyat tak bertambah.

Salah satu mitigasnya adalah perlu. penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat; jumlah penerima manfaat perlinsos dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin, serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Tidak ada komentar: