Komunitas UMKM DIY: 50 Lebih Aset Pelaku UMKM DIY Disita Akibat Kredit Macet - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Komunitas UMKM DIY: 50 Lebih Aset Pelaku UMKM DIY Disita Akibat Kredit Macet Nov 13th 2024, 12:04, by Award News, Pandangan Jogja Ketua Komunitas UMKM DIY, Prasetyo Atmosutidjo, saat menggelar demo di Kantor DPRD DIY, Selasa (12/11). Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja Ketua Komunitas UMKM DIY, Prasetyo Atmosutidjo, mengungkapkan bahwa lebih dari 50 pelaku UMKM di DIY telah kehilangan aset mereka akibat kredit macet. Beberapa di antaranya terpaksa meninggalkan rumah yang menjadi satu-satunya tempat tinggal mereka. "Aset yang sudah disita lebih dari 50 (orang). Ada yang rumah satu-satunya disuruh pergi," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DIY, Selasa (12/11). Ia menambahkan, "Ada yang belum selesai kreditnya untuk 5 tahun, belum selesai, udah dilelang karena macet." Selain itu, pihaknya mencatat terdapat sekitar 290 pelaku UMKM DIY yang masih memiliki utang di bank dengan total sekitar Rp 71 miliar. Menurut Prasetyo, ratusan pelaku UMKM ini juga terancam mengalami penyitaan aset oleh pihak kreditur. Karena itu, dia berharap pemerintah segera mengimplementasikan PP Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru saja diteken Presiden Prabowo untuk meringankan pelaku UMKM. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja Menanggapi situasi ini, Pemda DIY melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana, menyatakan akan melakukan verifikasi data pelaku UMKM DIY yang memiliki utang melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Setelah ditandatangani Presiden Prabowo pada awal November, peraturan ini harus diimplementasikan maksimal dalam 6 bulan ke depan. "Kami koordinasi dengan OJK di Jogja soal implementasi peraturan pemerintah tersebut (PP Nomor 47 tahun 2024) karena diamanatkan 6 bulan bisa diselesaikan," ujar Tri di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Selasa (12/11).

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.