PP Tunas Minta Instagram - TikTok Lindungi Anak di Atas Kepentingan Komersial - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

PP Tunas Minta Instagram - TikTok Lindungi Anak di Atas Kepentingan Komersial Mar 29th 2025, 16:13, by Muhammad Fikrie, kumparanTECH Ilustrasi anak main TikTok. Foto: Shutter Stock Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) tidak hanya mengatur soal pembuatan akun anak di media sosial. PP itu juga melarang Instagram hingga TikTok menjadikan anak sebagai komoditas. PP Tunas disahkan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (28/3), menjadi dasar hukum baru yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam menjamin perlindungan anak sebagai pengguna internet. Regulasi diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah bagi anak. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memaparkan ada lima poin utama dalam PP Tunas yang harus dipatuhi PSE di Indonesia. Salah satunya adalah melindungi anak di atas kepentingan komersial. "Platform dilarang menjadikan anak-anak (sebagai) komoditas," kata Menkomdigi Meutya Hafid, mengutip Antara. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid saat memberikan Keynote Speech pada AI for Indonesia by kumparan di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan Berikut detail lima poin penting dalam PP Tunas: Klasifikasi tingkat risiko platform digital berdasarkan tujuh aspek penilaian, termasuk potensi paparan konten tidak layak, risiko keamanan data pribadi anak, risiko adiksi, dan potensi dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik anak Pengaturan pembuatan akun anak di platform digital, dengan klasifikasi usia di bawah 13 tahun, 13 tahun sampai sebelum 16 tahun, dan usia 16 tahun sampai sebelum 18 tahun, disertai syarat persetujuan dan pengawasan orang tua sesuai tingkat risiko platform Kewajiban edukasi digital dari platform kepada anak dan orang tua tentang penggunaan internet secara bijak dan aman Larangan melakukan profiling terhadap anak untuk tujuan komersial, kecuali untuk kepentingan terbaik anak Pengenaan sanksi administratif bagi platform yang melanggar, berupa teguran, denda, penghentian layanan, hingga pemutusan akses "Ini ranahnya terkena pada seluruh PSE, penyelenggara sistem elektronik, kemudian sanksinya berupa sanksi administratif mulai dari teguran sampai ke penutupan," ujar Meutya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/3). Ilustrasi anak bermain media sosial. Foto: Thanaphat Somwangsakul/Shutterstock PSE ini dapat diartikan sebagai penyedia layanan digital, termasuk media sosial hingga game online. Meutya meyakini seluruh PSE di Indonesia akan patuh terhadap PP Tunas, karena mereka sudah beberapa kali ikut dalam penyusunan aturan tersebut. "Dalam waktu dekat usai Lebaran, kita akan duduk lagi, kami mohon berkenan semuanya, kita duduk lagi dengan platform untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari PP ini," tambahnya. Pemerintah memberikan masa transisi selama dua tahun bagi seluruh PSE di Indonesia untuk menyesuaikan dengan kebijakan pada PP Tunas. Selama masa tersebut, fungsi lembaga mandiri akan dijalankan sementara oleh Komdigi hingga terbentuk lembaga independen melalui Peraturan Presiden (PP).

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.