RI Hasilkan 1,7 Miliar Ton Sampah per Tahun, Bisa Disulap hingga 3 GW Listrik - my blog

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

RI Hasilkan 1,7 Miliar Ton Sampah per Tahun, Bisa Disulap hingga 3 GW Listrik Mar 7th 2025, 15:09, by Ema Fitriyani, kumparanBISNIS Sampah di fasilitas GreenZone milik PT Semen Indonesia (persero) Tbk (SIG) di Pabrik Narogong, Jawa Barat, Rabu (16/8/2023). Foto: Fitra Andrianto/kumparan Pemerintah mendorong pengelolaan sampah dengan metode waste to energy (WTE) atau mengubah sampah menjadi energi listrik. Potensi energi yang dihasilkan dari pengelolaan sampah ini diperkirakan dapat mencapai 2-3 Gigawatt (GW), mengingat total sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 1,7 miliar ton per tahun. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa penanganan sampah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. "Mulai dari rencana strategisnya minta diubah, kemudian penanganan sampah tadi ada beberapa metode, salah satunya waste to energy, juga minta dilakukan pemangkasan administrasi,termasuk permasalahan keuangannya, yang ketiga terkait dengan juga penanganan sampah di laut," ujar Hanif di Graha Mandiri, Jumat (7/3). Salah satu langkah konkret yang akan segera dilakukan adalah penutupan praktik open dumping di 343 lokasi secara bertahap. "Jadi mungkin minggu ini ada sekitar 100 yang kita tutup dan seterusnya. Karena perlu dikasih detail, kalau ditutup dia akan membuang sampahnya ke mana," ujarnya. Penutupan ini dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan yang serius, terutama di lokasi-lokasi yang telah menyebabkan pencemaran berat. Hanif menambahkan, penutupan open dumping akan diikuti dengan pembangunan sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO "Dan untuk pemerintah daerah yang tidak punya anggaran atau tidak punya dana untuk pembentukan open dumping itu sendiri, Tadi kan dengan biaya USD0,18 per KWH, saya rasa cukup sampai 20, sudah sangat cukup itu. Maksudnya dia tinggal mengangkut dari rumah-rumah dan ke TPA-nya. Kemudian bagaimana rumah-rumah, kawasan, itu kan beliau sudah punya kewenangan penuh," ujarnya. Hanif menegaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengelola sampah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008. Menurutnya, pemerintah daerah wajib menyusun regulasi yang mendukung pengelolaan sampah, termasuk memberikan retribusi dan insentif kepada produsen kemasan untuk mengurangi sampah. Selain itu, Hanif juga menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk produsen kemasan, dalam mengurangi volume sampah. Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan bahwa potensi energi dari pengelolaan sampah sangat besar. "Dengan total sampah sekitar 1,7 miliar ton per tahun, potensi energi yang dihasilkan bisa mencapai 2-3 GW," kata Eniya dalam kesempatan yang sama. Direktur Jenderal (Dirjen) EBTKE, Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkap dua PLTA tersebut adalah PLTA Jatigede di Jawa Barat 2 dan PLTA Asahan 2 di Sumatera Utara saat ditemui di Menara Global, Jakarta Selatan pada Kamis (16/1). Foto: Argya Maheswara/kumparan Eniya menjelaskan, untuk meningkatkan efisiensi, pengelolaan sampah akan diarahkan ke skala besar, yaitu dengan kapasitas lebih dari 1.000 ton per hari. "Karena kalau skalanya kecil-kecil, misalnya di beberapa kota tidak berkumpul menjadi satu kan lebih tidak efisien. Nanti kita arahkan untuk bisa lebih besar-besar sehingga beban negara kan bisa berkurang untuk harganya," ungkapnya. Namun, Eniya menekankan bahwa masih ada beberapa tantangan, seperti tipping fee (biaya pembuangan sampah) yang bervariasi di setiap daerah. "Itu tergantung daerah masing-masing sehingga rentang harganya ini bertambah dari situ. Makanya tadi usulannya PLN kan beberapa sen itu perlu kita kaji. Jadi mengenai harga nanti kita diskusikan. Mungkin dinamis ya," jelasnya. Menteri Hanif menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam menangani sampah. Adapun subsidi akan diberikan melalui PLN, tetapi pemerintah daerah juga harus aktif dalam pengurangan dan penggunaan ulang sampah. Sehingga, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga daerah.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.