Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Rieke Diah Pitaloka. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan interupsi saat rapat paripurna DPR ke-23 yang digelar pada Selasa (8/7). Interupsi yang disampaikan adalah soal Pulau Enggano di Bengkulu yang kini tak lagi terisolasi.
Ia memberikan penghargaan atas mulai terbukanya bahan logistik ke Pulau Enggano yang sebelumnya terisolasi karena pendangkalan Pelabuhan Baai.
"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa atas perjuangan kita bersama. Akhirnya persoalan di Pulau Enggano bisa diselesaikan dengan baik," ujar Rieke di rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah atas permasalahan di Pulau Enggano dengan langsung menerbitkan instruksi presiden (Inpres).
Inpres itu dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto diterbitkan sebagai payung hukum dan sinkronisasi kementerian dan lembaga dalam penyelesaian masalah tersebut. Pulau ini sebelumnya terisolasi selama 4 bulan.
"Tentu saja saya mengapresiasi akhirnya Inpres nomor 12 tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 24 Juni 2025," ungkapnya.
Pulau Enggano di Bengkulu. Foto: Shutterstock
Di sisi lain, Rieke juga sekaligus menyinggung soal pengelolaan dana konsesi dan jasa labuh untuk pelabuhan. Menurutnya, otoritas pelabuhan Kementerian Perhubungan belum mengoptimalkan dana tersebut.
Ia lantas mendorong agar DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD) melakukan audit terhadap otoritas pelabuhan
"Mohon dukungan kepada pimpinan dan anggota DPR RI untuk diadakannya pemeriksaan atau audit dengan tujuan tertentu atas dana konsesi dan jasa labuh di Kementerian Perhubungan Secure Otoritas Pelabuhan Prioritas tahun 2014-2019 dan 2019-2024," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar