Titiek Soeharto, anggota DPR dari Gerindra, dalam sidang MPR, Rabu (3/10/2024). Foto: MPR RI
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat penyerapan anggaran dan membuka blokir anggaran 2025 yang masih mencapai Rp 8,15 triliun.
"Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran tahun 2025 dan mendorong percepatan pembukaan blokir anggaran tahun 2025 sebesar Rp 8.151.928.205.000," kata Titiek dalam Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Rabu (2/7).
Menurut Titiek, percepatan pembukaan blokir anggaran penting dilakukan agar program-program strategis Kementan dapat segera berjalan, terutama untuk mendukung target ketahanan pangan nasional.
Dia menekankan agar Kementan tidak menunda eksekusi program yang menyangkut langsung kebutuhan petani, seperti distribusi benih, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pembangunan cetak sawah.
Sementara itu, Amran memaparkan, anggaran Kementan yang masih terblokir hingga saat ini tercatat sebesar Rp 8,15 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 304,71 miliar merupakan blokir efisiensi perjalanan dinas, sedangkan Rp7,85 triliun termasuk blokir non-perjalanan dinas.
"Dari Rp 7,85 triliun yang berstatus non-efisien di mana Rp 399 miliar merupakan blokir pada perjalanan dinas, Rp 7,4 triliun merupakan blokir non-perjalanan dinas," jelas Amran.
Amran merinci, salah satu penyebab utama masih tertahannya anggaran adalah proses penyelesaian Survey Investigasi Desain (SID), yang menjadi prasyarat teknis sebelum pembukaan blokir.
Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, masih terdapat blokir anggaran untuk konstruksi optimasi lahan (oplah), cetak sawah, dan penyediaan alsintan prapanen.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantornya, Rabu (14/5). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Ia menyebut, konstruksi oplah masih menyisakan blokir Rp 1,2 triliun dengan lahan seluas 211 ribu hektare yang belum dibuka, dari target total 500 ribu hektare. Sementara untuk cetak sawah, masih terdapat blokir Rp 2,3 triliun dengan lahan seluas 62 ribu hektare yang belum bisa direalisasikan. Penyediaan alsintan pra panen juga masih tertahan dengan blokir Rp 3,57 triliun.
"Saat ini konstruksi oplah yang masih diblokir seluas 211 ribu hektare dari target 500 ribu hektare, yang dibuka blokir 288 ribu hektare. Konstruksi cetak sawah yang masih diblokir seluas 62 ribu hektare dari target 255 ribu hektare, yang sudah diblokir seluas 165 ribu hektare," ungkapnya.
Selain itu, pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, blokir anggaran juga terjadi untuk penyediaan benih padi senilai Rp 121 miliar, dengan target lahan 150 ribu hektare. Ada juga anggaran untuk penyediaan alsintan pasca panen sebesar Rp 43,35 miliar yang belum dibuka.
Amran menegaskan, Kementerian Pertanian terus berupaya mempercepat pelaksanaan SID. Supaya kegiatan teknis di lapangan bisa segera dijalankan.
"Dalam upaya untuk mempercepat buka blokir dan non-efisiensi kami terus mendorong agar pelaksanaan SID untuk cetak oplah dan cetak sawah segera diselesaikan. Selain itu konstruksi oplah dan cetak sawah harus dipercepat agar target tanam tahun ini bisa dilakukan," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar