Suasana rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri membahas evaluasi DOB 4 (empat) Provinsi Papua pada Rabu (2/7/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyoroti masalah keamanan di daerah otonom baru (DOB) Papua.
Kementerian PU menilai, imbas keamanan yang bermasalah, pembangunan infrastruktur di Papua tersendat.
Ada empat DOB baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
"Ada beberapa keterlambatan biaya termasuk dengan eskalasi harga waktu penyelesaian dan pengaturan alokasi pendanaan ini mestinya yang harus kita bisa ini kan dan juga permasalahan keamanan di Papua Pegunungan," kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Diana mengungkapkan, isu lainnya berkaitan dengan rantai pasok material untuk rencana kegiatan, program, serta anggaran. Kendati begitu, ia mengungkap, pihaknya telah melakukan penyelesaian masalah.
"Dan ada isu terkait dengan rantai pasok untuk material, namun hal ini tentunya kami sudah melakukan hal-hal yang menjadi solusi," tuturnya.
Suasana rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri membahas evaluasi DOB 4 (empat) Provinsi Papua pada Rabu (2/7/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Minta Wamendagri Berkantor di Papua
Sementara anggota Komisi II dari PKB, Indrajaya, juga meminta pemerintah harus lebih memberi perhatian untuk masyarakat Papua.
Ia memberikan usulan agar Wamendagri Ribka Haluk untuk berkantor di Papua untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sana.
"Kalau saya sarannya Ibu Wamen banyak berkantor di Papua jadi biar persoalan Papua jadi bisa lebih cepat, kalau ke Jakarta sifatnya hanya untuk koordinasi saja," ucap Indrajaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar