Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam gelaran tasyakuran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 4 juta ton di kediamannya di Jakarta Selatan, Jumat (30/5/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan
Amran menuturkan kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) pasti akan mempertimbangkan keberpihakan kepada petani.
"Kita lihat nanti, yang terpenting kata kuncinya adalah apapun kebijakan pemerintah kita ingin berpihak pada produsen petani," tuturnya dalam gelaran tasyakuran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 4 juta ton di kediamannya di Jakarta Selatan, Jumat (30/5).
Amran menyoroti tingginya harga kelapa bulat di pasaran saat ini cukup membuat petani meraup keuntungan. Dia juga memastikan ekspor kelapa akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.
"Harga kelapa dari Rp 1.000 jadi Rp 8.000 -Rp 10.000 per kg. Kalau per biji, dari Rp 1.000 menjadi Rp 5.000, Rp 6.000. Intinya, yang pertama adalah bagaimana menyediakan rakyat, bagaimana menjaga kedaulatan pangan kita, kemudian berikutnya baru ekspor," jelasnya.
Akan Garap Hilirisasi Kelapa
Amran juga memastikan proses pemerintah menggarap hilirisasi kelapa agar ekspor tidak didominasi kelapa bulat tengah dalam pembahasan.
Hilirisasi kelapa juga ditujukan agar dapat mensejahterakan petani. Sebab hilirisasi bisa menciptakan nilai tambah daripada penjualan kelapa dalam bentuk bulat.
"Sudah pembahasan. Kita pembahasan terus-menerus di mana kelapa kita hilirisasi nanti. Jadi added valuenya lompat nanti, petani kelapa nanti sejahtera," tuturnya.
Sebelumnya, Amran menggelar rapat bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Pertemuan tersebut membahas rencana hilirisasi sejumlah komoditas pertanian, salah satunya kelapa.
Dia menjelaskan saat ini, volume ekspor kelapa Indonesia mencapai 2 juta ton dengan nilai sekitar Rp 20 triliun. Dengan hilirisasi, nilai itu diproyeksikan melonjak hingga tiga kali lipat.
Dalam catatan kumparan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum mengetok besaran PE terhadap komoditas kelapa bulat. Kebijakan ini diharapkan jadi solusi agar kebutuhan kelapa dalam negeri tetap terpenuhi.
"Belum tahu (besaran PE), karena belum tahu. (Berapa lama) ya nanti pas, kan seharusnya minggu ini atau minggu depan sudah selesai rapatnya," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso ditemui usai menjadi pembicara di Fisipol UGM, Jumat (23/5).
Pada 20 Mei lalu, Budi bilang ke awak media besaran PE diputuskan minggu ini. Budi menjelaskan, komoditas kelapa bulat ini sudah dikonsep dari dulu memang akan dikenakan biaya ekspor.
Tingginya harga kelapa di dalam negeri bersamaan dengan kenaikan nilai ekspor kelapa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor kelapa di dalam kulit (endocarp) dengan kode Harmonized System (HS) 08011200 terus mengalami peningkatan sepanjang Januari-Maret 2025.
Pada Januari, volume ekspor kelapa bulat 31,85 ribu ton dengan nilai USD 13,35 juta, kemudian naik jadi 38,57 ribu ton dengan nilai USD 17,36 juta dan kembali meningkat di Maret menjadi 39,47 ribu ton dengan nilai ekspor USD 14,94 juta.
Total volume ekspor kelapa pada pada Januari-Maret 2025 adalah sebanyak 109,90 ribu ton dengan nilai USD 45,66 juta. Sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya volume ekspor kelapa hanya 77,27 ribu ton dengan nilai USD 18,48 juta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar