terunik teraneh terselubung blogspot.com terlucu menarik di dunia tapi nyata dan terlangka aneh22 video gambar ajaib bin ajaib kau tuhan sungguh penuh kuasa unik77.tk unik4u unic77.tk gokil extreme medis kriminal arkeologi antariksa UFO dinosaurus kita flora fauna misteri bumi militer hiburan ekonomi bahasa teknologi sejarah politik tokoh hukum mumi rumor motivasi moral hewan tumbuhan tips trick kuliner otomotif pendidikan galleri musik sms hantu wallpaper artis indonesia foto hot syur panas download
>10.000 artikel menarik ada disini,silahkan cari:
MenpanRB Respons Nasib Pegawai Vendor Usai Pemangkasan Anggaran - my blog
Feb 12th 2025, 13:04, by Abdul Latif, kumparanBISNIS
Menteri PANRB, Rini Widyantini ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat pada Rabu (12/2/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini merespons pemberhentian terhadap sejumlah pegawai vendor yang digunakan oleh pemerintah merupakan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
"Itu tergantung instansinya, kita sudah banyak mengeluarkan kebijakan untuk mengoptimalisasikan data yang ada di BKN, jadi kebijakannya tentu akan terkait dengan instansinya masing-masing," jelas Rini kepada wartawan ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Rabu (12/2).
Meski demikian kebijakan efisiensi anggaran tak akan berdampak pada belanja pegawai, kata Rini. Sebelumnya Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Avverouce menjelaskan pemberhentian pegawai terjadi pada tenaga yang berasal dari vendor yang tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Mungkin by project, misal ada proyek di-hire, itu di luar kita (PANRB), itu tidak masuk manajemen ASN," jelasnya.
Dalam rapat kerja bersama mitra, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda juga menjelaskan efisiensi anggaran dan rekonstruksi APBN 2025 sama sekali tidak mengutak-atik belanja pegawai.
"Mungkin yang akan menjadi masalah adalah mereka (pegawai vendor) merasa bagian dari pegawai Non ASN di pemerintahan padahal mereka tidak terdata mungkin yang begitu akan menjadi masalah di beberapa daerah," jelasnya.
Walau begitu, nantinya terkait adanya pegawai dari vendor yang terdampak efisiensi, Komisi II juga akan membicarakannya dengan Kementerian PANRB dan BKN. Terkait keberadaan vendor seperti untuk supir dan office boy (OB) di dalam struktur pemerintahan yang terkena efisiensi, Rifqinizamy juga mengaku telah mendapat laporan.
"Saya tahu dan dapat masukkan dan saran dari beberapa lembaga ada yang hadir di sini 'Pak kalau kemudian efisiensi kita hanya bisa bayar gaji driver, OB ini itu sisa 4 bulan'," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar