Ipda Rudy Soik dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Belakangan berkembang isu Ipda Rudy dipecat lantaran mengungkap mafia bahan bakar minyak (BBM).
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy, membantah hal tersebut. Ia mengeklaim, pihaknya tak tengah menangani adanya perkara dugaan mafia BBM.
"Tidak ada kasus mafia BBM yang ditangani baik Polresta maupun Polda," kata Ariasandy saat dikonfirmasi, Sabtu (12/10).
Ariasandy menegaskan, Ipda Rudy dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang komisi kode etik profesi Polri (KKEP). Sanksi tersebut diberikan lantaran Ipda Rudy terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugas.
"Ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dengan cara memasang police line pada drum dan jeriken kosong di lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar tanpa didukung administrasi penyelidikan," jelas Ariasandy.
"Yang mana tempat tersebut tidak terdapat barang bukti dan bukan merupakan peristiwa pidana," sambungnya.
Selain itu, vonis PTDH tersebut juga diberikan karena Ipda Rudy sudah 3 kali melakukan pelanggaran disiplin dan 1 kali pelanggaran kode etik profesi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar